PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendali inflasi secara virtual. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Senin (13/2/2023). 

Usai mengikuti Rakor Gubri Syamsuar mengatakan, bahwa akan segera menindaklanjuti arahan dari Mendagri. Pihaknya akan menggelar Rakor bersama bupati, wali kota, serta seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Riau. 

"Jadi hari ini kami hanya mendengarkan arahan terkait pengendalian inflasi dari Mendagri. Kami siap melaksanakan arahan, untuk menindaklanjutinya kami akan melaksanakan rapat bersama dengan para bupati, wali kota dan seluruh Forkopimda, termasuk tim pengendali inflasi daerah," kata Gubri Syamsuar, ketika memberikan konfirmasi kepada wartawan, Senin (13/2/2023). 

Diungkapkan Gubri Syamsuar, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi  hari Rabu (15/2/2023), sekaligus membahas persiapan menghadapi memasuki musim kemarau. Khususnya dalam rangka antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau. 

Diungkapkan dia, bahwa saat ini angka inflasi di Kota Pekanbaru, 6,95 persen, Kota Dumai juga 6,63 persen, dan Tembilahan Indragiri Hilir 3,95 persen.

Gubri Syamsuar berharap tiga daerah tersebut bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau juga berkolaborasi dengan stakeholder lainnya, sehingga mampu menekan inflasi di daerah. 

"Jadi ini yang perlu kita intervensi. Saya juga akan sampaikan kepada Pak Kapolda Riau, Pak Danrem, dan juga termasuk Pak Kejati agar kabupaten/kota bisa berkolaborasi mengendalikan inflasi. Kalau Provinsi saja yang bekerja tak mungkin bisa, karena mereka [kabupaten/kota] yang tahu titik-titik lokasi mana yang harus diintervensi melalui kegiatan operasi pasar murah," ujar Syamsuar. 

Sementara, antisipasi yang telah dilakukan Pemprov Riau adalah melakukan pasar murah, memantau ketersediaan stok di distributor, melakukan kerja sama dengan daerah penghasil di perbatasan antarprovinsi.

Kemudian, merealisasikan dana BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk pengendalian inflasi, melakukan kelancaran transportasi dan mendukung kelancaran logistik, dan menggencarkan gerakan menanam. 

Percepat Realisasi Anggaran Bansos Tepat Sasaran

Gubri Syamsuar memerintahkan Kepala kepala OPD (Oraganisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Riau agar bisa memaksimalkan realisasi anggaran bantuan sosial (Bansos) cepat dan tepat sasaran. 

"Saya minta kepala OPD bisa segera mempersiapkan, dana bantuan sosial. Sehingga bisa sampai ke sasaran," tegas Syamsuar. 

Ditekankan Syamsuar, Kepala OPD di lingkungannya juga harus segera berkerja. Mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya. 

"Semua dana-dana bantuan sosial harus segera diintervensi di wilayah yang telah ditetapkan. Jangan nanti menunggu mau lebaran. Ini digesa supaya progresnya lebih besar. Sehingga bisa bermanfaat bagi warga kita yang terdampak inflasi," tegasnya lagi.

Pengendalian Inflasi di Riau

Perkembangan inflasi Riau  tidak terlepas dari beberapa tantangan yang dihadapi, meliputi faktor produksi dan ketersediaan pasokan, faktor cuaca, faktor distribusi, serta dampak dari penyesuaian harga BBM. 

Dalam rangka pengendalian inflasi daerah, Pemprov Riau bersama stakeholder terkait telah melakukan antisipasi di membuat Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 800/DISPTPH/5500 tanggal 1 November 2022 tentang Gerakan ASN Konsumsi beras lokal dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah. 

Kemudian, juga menciptakan peluang pasar baru bagi para petani dan pelaku usaha beras lokal dalam memasarkan hasil produksinya. Lalu, mendorong peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan daya saing padi dan beras di Provinsi Riau sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga para petani dan pelaku usaha padi dapat bersaing di pasar tradisional maupun modern. 

Berbagai upaya juga telah dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Riau selama tahun 2022 untuk merespons tantangan tersebut adalah: 

• Pelaksanaan rapat koordinasi Mingguan secara rutin utk merumuskan upaya pengendalian inflasi dan meningkatkan efektifitas komunikasi antarstakeholder. Seluruh rekomendasi tindak lanjut telah dilaksanakan 100%

• Mengoptimalkan daerah sentra produksi untuk komoditas angka cabai, beras, daging sapi, dan komoditas pangan strategis lainnya

• Mengoptimalkan peran BUMDes untuk pembiayaan petani cabai di wilayah kerja BUMDes

• Pasar murah sepanjang tahun pada 42 titik lokasi kegiatan

• Subsidi transportasi untuk penyelenggaraan pasar murah

• Sidak pasar dan gudang distributor menjelang HBKN (dan apabila diperlukan sewaktu-waktu). Hal ini untuk menjaga kelancaran distribusi dan menghindari adanya penumpukan barang

• Monitoring harga pasokan kepada distributor di wilayah Riau