PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar melakukan Video Conference (Vidcon) bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan 34 Provinsi se-Indonesia untuk membahas isu Virus Corona (Covid-19). Kegiatan bertempat di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (24/3/2020).

Gubernur Syamsuar dalam Vidcon tersebut didampingi langsung oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution, Sekda Riau, Yan Prana Jaya, Asisten I, Ahmad Syah Harrofie, Kadis Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, Kadis Kominfotik Provinsi Riau, Chairul Riski, Dirut RSUD, Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Danrem O31/WB, mohammad Fadjar dan perwakilan unsur Forkopimda dilingkungan Provinsi Riau.

Dalam paparannya, Gubri Syamsuar menyampaikan untuk menindak lanjuti instruksi Presiden, saat ini Provinsi Riau telah menetapkan beberapa kebijakan dalam menghentikan penyebaran Virus Cirona salah satunya dengan berada dirumah selama 14 hari mengingat sudah semakin banyak masyarakat yang suspect Corona di Riau.

Dikabarkan Gubri Syamsuar, saat ini Orang Dalam Pengawasan (ODP) berjumlah 1.823 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 55 orang dan 1 orang dinyatakan positif Corona.

Melihat itu, Gubernur Syamsuar mengajak seluruh lapisan masyarakat lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan.

Juga, Gubri mengaku pihaknya akan menyiapkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarkat miskin dan warga yang terdampak Covid-19.

"Ini harus kita lakukan karena merupakan arahan dari Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berpesan agar seluruh masyarakat Indonesia menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan Gubernur dan Presiden demi keselamatan bersama.

Menurutnya, Covid-19 merupakan virus yang sangat sulit dicegah namun mudah masuk kedalam sebuah wilayah. Untuk itu, Presiden mengajak agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk tetap satu visi.

"Kita harus menerapkan aturan menjaga jarak aman. Karena semua yang kita terapkan demi keselamatan bersama. Tetap satu visi dalam kebijakan, karena kelematan masyarakat adalah hal utama," pungkasnya. (MCR/NV)