JAKARTA -  Plt Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas, Erwin Dimas mengharapkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan penghargaan khusus 2023 yang diberikan Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya berhenti sampai pada tahap penghargaan. 

Erwin menjelaskan, enam bulan kedepan atau tahun berikutnya, Bappenas akan melakukan replikasi dari proses inovasi-inovasi yang sudah ada di daerah. 

Kemudian, Kementerian PPN/Bappenas RI akan mendorong dan membantu replikasi bersama Pemda khususnya daerah yang memperoleh penghargaan pada hari ini, baik provinsi, kabupaten maupun kota. 

"Kami harap virus inovasi itu bisa disebarkan ke daerah-daerah lain," ujarnya, dalam acara penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah 2023, Rabu (14/6/23). 

Plt Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas itu juga mengharapkan adanya kerjasama khusus dengan pemerintah daerah pemenang PPD untuk dapat meningkatkan inovasi terdekat. 

"Serta kerja sama dengan pemerintah yang memperoleh penghargaan khusus inovasi yang telah terbukti dapat menjadi program regular pembangunan," ujarnya. 

Erwin menambahkan, setidaknya ada 19 indikator untuk komponen perencanaan pencapaian dan inovasi yang hendaknya ditingkatkan di daerah. 

Adapun komponen tersebut diantaranya, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah pengangguran, kemiskinan, indeks pembangunan manusia.

Ketimpangan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan, transparansi dan akuntabilitas, keterkaitan kebijakan RKPD dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD/RKPD.

Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran dan prioritas nasional RKP, konsistensi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dengan permasalahan strategi pada RKPD.

"Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan isu atau strategis, konsistensi konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas daerah," ucapnya. 

Kemudian indikator berikutnya adalah  konsistensi antara prioritas pembangunan dengan pagu anggaran, kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan. 

Dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas, kebijakan dengan tematik, holistik integratif dan spasial, indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas. 

"Serta kelengkapan dokumen inovasi daerah dan kedalaman inovasi daerah," tutupnya.