JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengharapkan pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun kota, bersama dengan Satgas Pangan untuk dapat terus melakukan kerja sama, terutama dalam pengawasan minyak goreng rakyat. 

Pemda dan Satgas Pangan diminta untuk melakukan pengawasan ketersediaan dan kelancaran distribusi minyak goreng rakyat di daerah. 

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan melalui Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Bambang Wisnubroto, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Senin (29/5/23). 

"Pada pemerintah daerah terutama kami mohon bagi pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan masing-masing kabupaten/kota untuk bekerjasama dengan dengan Satgas Pangan di daerah tetap melakukan pengawasan ketersediaan dan kelancaran distribusi," katanya. 

Bambang menginginkan minyak goreng rakyat tersebut didistribusikan dari D1 sampai ke pengecer berjalan dengan lancar. 

Namun apabila ada hal-hal yang menjadi kendala, maka Pemda dimohon dapat menyampaikan ke Kemendag terutama terkait dengan ketersediaan minyak goreng di daerah. 

"Jadi mohon kami ada kontak hotline minyak goreng bisa dilaporkan di nomor 0812 1235 9337. Jadi bagi bapak ibu di daerah apabila ada kekurangan persediaan di daerah masing-masing bisa melaporkan ke kami untuk kami koordinasikan dengan para pelaku usaha di pusat," tuturnya. 

Bambang melanjutkan total pendistribusian domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat periode April 2023 mencapai 264.082 ton, sementara bulan Mei hingga 26 Mei 2023 sebesar 155.139 ton. 

Dia menerangkan target DMO bulan Mei kembali dari sebelumnya 450.000 ton menjadi 300.000 ton. Minyakita diharapkan dapat mencapai minimal 40 persen dari total DMO. 

"Pendistribusian DMO minyak goreng rakyat dalam bentuk Minyakita April 2023 mencapai 120.917 ton atau 45,78 persen dari total DMO. Pada bulan Mei 36 persen minyak goreng DMO sudah dalam bentuk Minyakita 56.870 ton atau 36,66 persen," tutupnya.