KAMPAR - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD ditunjuk Komisi Informasi Pusat sebagai Duta Keterbukaan Informasi. 

Selain Mahfud MD, ada beberapa tokoh lainnya yang juga diamanahkan sebagai Duta Keterbukaan Informasi. Diantaranya, pakar komunikasi politik Effendy Gozali, tokoh pers Wina Armada Sukardi, serta aktivis pemilu Titi Anggraini. 

Dalam sambutannya, Mahfud MD menyampaikan sebagai Menko Polhukam dan selaku Duta Keterbukaan Informasi Publik dia ingin menyampaikan dukungan dan akan ikut mengerjakannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki agar penetapan 30 April sebagai hari Keterbukaan Informasi segera dituangkan di dalam keputusan Presiden. 

Dia mengaku ditunjuknya beberapa orang Duta Keterbukaan Informasi tentu Komisi Informasi berharap para duta tersebut dapat terus meneriakkan bahwa keterbukaan informasi bagian dari tugas dan konstitusional bangsa Indonesia. 

"Saya mencatat Komisi Informasi Pusat bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini tengah mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Bapak Presiden (terkait penetapan Hari Keterbukaan Informasi)," ucapnya, saat menghadiri peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) di Labersa Hotel, Rabu (17/5/23). 

Mahfud MD menerangkan, peringatan HAKIN merupakan momen penting dalam menghargai nilai-nilai demokrasi dan transparansi di dalam tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu menurutnya, HAKIN ini memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk merefleksikan pentingnya keterbukaan informasi dan untuk menghargai setiap upaya yang telah dilakukan dalam memberikan akses informasi bagi masyarakat. 

Jelasnya, keterbukaan informasi atau HAKIN adalah saat yang tepat untuk mengingatkan semua akan pentingnya akses terhadap informasi yang akurat, objektif dan mudah diakses. 

"Keterbukaan informasi adalah salah satu pondasi bagi demokrasi yang sehat, yang memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas di dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyatnya," sebut dia. 

Mahfud MD menegaskan, ini berarti bahwa jika informasi dikelola secara tertutup maka berarti negara itu negara otoriter.

Sebab di dalam negara otoriter, biasanya informasi disembunyikan ditutup dari publik, kemudian keputusan-keputusan dan kebijakan publik dibuat secara diam-diam dengan cara mengelabui dan merugikan publik. 

"Demokrasi adalah tuntutan hati nurani global, sekarang ini di seluruh dunia sejak muncul istilah globalisasi maka muncul apa yang disebut yaitu hati nurani global. Artinya di setiap bagian di dunia ini orang mempunyai hal yang sama aspirasi dan keinginan politik yang sama mengenai hal-hal tertentu, itulah yang disebut hati nurani global," lanjutnya.