ppid@riau.go.id (0761) 45505

Tiga Kementerian Akselerasi Penurunan Stunting

  • PPID UTAMA
  • 04 January 2023
  • 839 View

PEKANBARU - Pemerintah tengah mengakselerasi penurunan angka stunting di Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Terbatas kemarin. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) langsung bergerak mengakselerasi arahan Presiden dengan menentukan daerah yang dapat dijadikan pilot project bagi daerah lainnya.

“Dalam upaya mengakselerasi penurunan stunting, diperlukan daerah untuk menjadi pilot project yang dianggap mampu menurunkan angka stunting, ditunjang dengan perolehan nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang baik,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Koordinasi Penerapan SPBE untuk mempercepat penanganan stunting, secara virtual, Selasa (03/01).

Rini menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden setidaknya ada 50 daerah yang menjadi pilot project penurunan stunting. Oleh karenanya diperlukan berbagai kriteria untuk penentuan ke-50 daerah tersebut, diantaranya memiliki nilai SPBE yang baik, memperoleh Indeks Gizi Seimbang (IGS) yang baik, dan komitmen yang kuat dari para pimpinan.

Dikatakan bahwa daerah yang akan ditetapkan menjadi pilot project akan mereplikasi Sistem Pencegahan Stunting (SIMPATI) yang merupakan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Telkomsel. Oleh karenanya daerah yang akan menjadi pilot project harus memiliki indeks SPBE yang baik guna mempermudah replikasi di daerah yang angka stunting-nya masih tinggi.

Sementara itu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Endang Sumiwi mengatakan, data indeks SPBE dapat dikolaborasikan dengan data indeks IGS, sehingga dapat menjadi rujukan penentuan daerah mana yang berpotensi menjadi pilot project. Dirinya pun menyampaikan bahwa jumlah pilot project sebanyak 50 daerah dapat ditambah pada jangka waktu tertentu. Jika semakin banyak daerah yang dapat dijadikan percontohan, maka daerah lain juga dapat memilih daerah yang dianggap paling dekat dan paling relevan dengan wilayahnya dalam hal penurunan stunting.

 

“Jumlah pilot project untuk saat ini bisa 50 daerah terlebih dulu, nanti setelah tiga bulan kemudian bisa ditambah daerah lainnya yang bisa dijadikan percontohan, dan begitu seterusnya," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto menyampaikan bahwa pihaknya juga telah menetapkan setidaknya ada 12 provinsi prioritas untuk penurunan stunting. Oleh karena itu dirinya berpendapat agar 50 daerah pilot project yang akan ditetapkan, dapat mewakili ke-12 provinsi prioritas.

Penggunaan SIMPATI sebagai salah satu platform penurunan stunting, diawali dari upaya pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menurunkan angka stunting di wilayahnya secara cepat tanpa harus sosialisasi kebanyak tempat. Setidaknya terdapat empat substansi yang ada SIMPATI, yakni integrasi posyandu; diakses secara pentahelix; data yang realtime; dan penggunaan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

 

“Unsur yang tidak kalah penting adalah komitmen kepala daerah, tidak ada artinya replikasi kalau komitmennya rendah. Dengan SPBE, SIMPATI dibawa ke daerah-daerah untuk diajarkan bagaimana menggunakannya, tentunya didampingi tim dari Kabupaten Sumedang dan Telkom, yang jelas komitmennya harus kuat,” pungkasnya. 



(Mediacenter Riau/jep)

Struktur PPID

Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau

H. ABDUL WAHID, M.Si

Gubernur Riau

Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T

Wakil Gubernur

M. JOB KURNIAWAN, AP, M.Si

Pj. Sekretaris Daerah

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penghargaan

Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII "baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII “baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan pembina K3 terbaik

Penghargaan pembina K3 terbaik

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

Informasi PPID

Informasi Data PPID Riau

Informasi Publik

800

  • 298 Tersedia Setiap Saat
  • 442 Berkala
  • 50 Serta Merta
  • 10 Dikecualikan

Permohonan Informasi

429

  • 140 Selesai
  • 184 Ditolak
  • 91 Sedang Proses

Member PPID

479

  • 478 Aktif
  • 1 Tidak Aktif

Info Grafis

Daftar Info Grafis

PPID OPD

Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau

PPID Kabupaten/Kota

Daftar link website PPID Kabupaten/Kota

Kota Dumai Kab. Siak Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Pelalawan Kab. Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kab. Kuansing Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir

Play Store