JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus memiliki  pemikiran dan langkah-langkah strategis yang sama untuk memanajemen potensi kerawanan bencana.

Tito menjelaskan, saat ini masih banyak langkah-langkah sektoral yang belum terintegrasi. Sehingga sebutnya, adanya dorongan digitalisasi dengan teknologi informasi yang berkembang, sebetulnya menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa membuat sistem yang terintegrasi.

"Langkah-langkah sistematis perlu kita lakukan, mulai dari yang paling mendasar yaitu pendidikan, tentang bagaimana untuk menghadapi bencana," ucapnya, dalam anugerah Garnas Buana Award 2022 di Jakarta, Selasa (20/12/22) malam.

Mendagri menuturkan, di Jepang dari kecil warganya sudah diajarkan untuk bertahan ketika terjadinya bencana. Bahkan juga ada peringatan dini terhadap potensi bencana.

Sehingga menurutnya, Indonesia juga mestinya perlu adanya literasi bagaimana menghadapi bencana, respon awal mengenai bencana yang ada juga diajarkan.

"Jenis bencana yang ada juga diajarkan, maka penanganan bencana harus kita lakukan secara serempak dan bersama, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," katanya.

Tito Karnavian menjelaskan, peran dari bupati/wali kota maupun gubernur menjadi sangat tinggi dalam pendidikan tentang kebencanaan.

Mendagri menginginkan, di dunia pendidikan agar dimasukkan kurikulum tentang kebencanaan. Karena ini bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang tidak akan bisa lepaskan, sebab memang Indonesia adalah negara yang rentan terhadap bencana berbagai bentuk.

Selain itu, ia juga meminta agar kurikulum tentang kebencanaan tersebut  disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kerentanan bencana masing-masing yang berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya.

"Mengidentifikasi potensi itu (bencana), dan kemudian memberikan literasi kepada anak-anak kita supaya mereka mengerti langkah-langkah awal, mengerti bahwa bencana bagian dari kehidupan kita yang tidak perlu kita sesali, tapi perlu kita manajemen, kita kelola," ucapnya.

Disamping itu, Tito Karnavian juga menginginkan Indonesia mengembangkan sistem pencegahan untuk mengantisipasi adanya bencana. Karena menurutnya, adanya peringatan akan mengurangi dampak, terutama korban yang meninggal atau luka.

Kemudian juga membuat sistem dalam rangka untuk respon cepat ketika terjadi bencana dan setelah itu bagaimana memitigasi pasca bencana.

"Kelemahan kita adalah kita dengan beberapa daerah cenderung responsif tidak proaktif. Langkah-langkah kedepannya adalah proaktif, cara berpikir proaktif, paradigma, mindset kita proaktif, jangan sudah terjadi dan kemudian baru kita mengambil langkah, korban sudah banyak yang sebetulnya bisa dikurangi, mengurangi resiko," ujarnya.

"Kemudian setelah terjadi tidak mau belajar lagi dari peristiwa yang sudah ada. Setiap ada bencana hendaknya kita belajar mengevaluasi apa kelemahan-kelemahannya dan kita perbaiki," sebutnya.

Dulunya, jelas Tito Karnavian, Kemendagri menjadi tulang punggung penanganan bencana, namun saat ini sudah ada Basarnas maupun BNPB.

Sehingga ia berharap, masukkan-masukkan dari BNPB maupun dari Basarnas untuk membuat guideline kepada daerah-daerah apa yang harus dikerjakan dalam penanganan bencana. 

Mulai dari literasi pendidikan, masuk kurikulum dan lain-lain, sampai kepada yang paling akhir hilirisasi yaitu mitigasi.

"Kemendagri akan siap untuk mengawal guidelines itu supaya bisa teman-teman kepala daerah mengaplikasikan di daerah masing-masing. Tapi tentu kepala daerah juga harus disesuaikan dengan potensi kerawanan daerah masing-masing," sebutnya.

Terakhir, ia mengajak semua pihak untuk membuat perbaikan-perbaikan, membuat sistem dari hulu sampai hilir untuk penanganan bencana yang lebih sistematis, lebih bagus dalam rangka untuk mengurangi resiko.

"Kita harapkan momentum bencana menjadi momentum kita untuk mengembangkan kesetiakawanan sosial dan ke gotong royongan," tutupnya.