JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa berdasarkan arahan Presiden RI Jokowi terdapat tiga arahan penting terkait reformasi birokrasi.

Abdullah Azwar Anas melanjutkan, adapun tiga arahan tersebut, yang pertema diminta agara reformasi birokrasi berdampak dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, agar birokrasi bukan lagi dalam bentuk tumpukan kertas tapi dampaknya ada bagi masyarakat, serta yang terkahir, birokrasi harus lincah dan cepat.

"Jangan lagi birokrasi kita sibuk siang sampai malam, tapi hanya di tumpukan kertas. Tapi birokrasi harus berdampak," katanya, dalam peluncuran strategi nasional pencegahan korupsi 2023-2024, di Jakarta, Selasa (20/12/12).

MenPAN-RB menyebutkan, dalam kaitannya pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), maka menurutnya aksi PK yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KemenPAN-RB diantaranya adalah penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) termasuk Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Abdullah Azwar Anas menyebutkan, pada aksi penguatan APIP pada Stranas PK, adalah harus memastikan terciptanya peran APIP agar memastikan berbagai program pemerintah dilaksanakan secara akuntabel.

Menurutnya, APIP atau Inspektorat di daerah bersama-sama kedepan harus dikuatkan. Setidaknya terdapat dua aspek yang perlu ditingkatkan yaitu aspek SDM di APIP dan aspek independensi.

"Ini menjadi PR kita bersama agar inspektorat di daerah ke depan bisa terus mendapatkan pemahaman sekaligus penguatan SDM nya," sebutnya.

MenPAN-RB mengungkapkan, untuk aspek independensi ini juga menjadi bagian penting dari APIP, agar ke depan bisa bekerja lebih objektif.

"Saat ini reformasi birokrasi fokus pada reformasi birokrasi tematik," ucapnya.

Abdullah Azwar Anas melanjutkan, ada beberapa fokus area reformasi birokrasi tematik dan satu arahan reformasi birokrasi Presiden.

Ia melanjutkan, adapun fokus reformasi birokrasi tersebut adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan reformasi digitalisasi administrasi pemerintahan.

"Untuk arahan Presiden adalah percepatan prioritas aktual presiden," ucapnya.

Ia berharap kedepannya reformasi birokrasi seperti arahan Presiden tersebut dapat dijalankan dengan baik, sehingga terwujudnya pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih di Indonesia.