JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa digitalisasi ini menjadi target reformasi birokrasi di KemenPAN-RB.

Ia menerangkan, sehingga jika digitalisasi ini jalankan, akan banyak hal yang bisa dikerjakan terkait dengan pencegahan korupsi.

Sebutnya, sampai saat ini penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) berdampak signifikan terhadap kinerja pemberantasan korupsi, dan target prioritas Presiden untuk belanja produk dalam negeri lewat e-katalog.

"Karena belanja lewat e-katalog telah nyata mempercepat penyerapan anggaran," ucapnya, saat launching strategi nasional pencegahan korupsi 2023-2024, di Jakarta, Selasa (20/12/22).

Abdullah Azwar Anas mencontohkan, beberapa kabupaten kota yang telah menyelenggarakan e-katalog, dalam waktu singkat jalan aspal yang masuk katalog bisa langsung dikerjakan.

Karena terangnya, penggunaan anggarannya lebih terbuka. Sungguh pun mungkin masih ada beberapa celah, tapi menurutnya, pembelanjaan melalui e-katalog lebih terukur.

"Oleh karena itu harapan kami ke depan para kepala daerah kalau perlu ditekan didorong agar penggunaan minimal 50 persen dari total belanja untuk belanja pembangunannya menggunakan e-katalog," ucapnya.

MenPAN-RB ini menyebutkan, jika tahun depan para kepala daerah sudah belanja menggunakan e-katalog, maka pada bulan Februari progres pembangunan sudah bisa dikerjakan.

"Begitu juga aspal, paving dan lain-lain, karena begitu diketok anggaran daerah bisa langsung menaikkan di dalam e-katalog," tambahnya.

Abdullah Azwar Anas melanjutkan, sangat erat keterkaitan antara pemerintahan digital dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintah dan pencegahan korupsi.

Ia menerangkan, penerapan digitalisasi administrasi pemerintahan atau e-Goverment Development Index (e-GDI), berkolaborasi positif dengan nilai efektifitas pemerintah atau Worldwide Governance Indicators WGI.

Begitu pula dengan penerapan layanan digital online service index (OSI), berkolarasi positif terhadap persepsi korupsi menuju jauh lebih bagus.

Oleh karena itu ia mengharapkan kedepannya digitalisasi ini akan menjadi bagian komitmen bersama untuk mencapai target dan agenda pembangunan nasional yang lebih optimal di masa yang akan datang.

"Sehingga inilah (Digitalisasi) bapak ibu sekalian yang menjadi PR kami dan PR kita bersama," tuturnya.