JAKARTA - Ketua KPK RI, Firli Bahuri menyampaikan bahwa salah satu keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Staranas PK) 2021-2022, adalah dalam hal integrasi data ekspor impor komoditas pangan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinas NK). 

Firli menyebutkan, sistem ini dibangun untuk memperkuat neraca komoditas. Sistem itu menjadi penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan ekspor impor menjadi transparan bagi para pelaku usaha dan masyarakat.

Karena menurutnya, dalam sistem tersebut kerja-kerja banyak pihak akan dilakukan dengan berbasis data yang terintegrasi antar kementrian lembaga.

"Pemanfaatan Sinas NK akan mendorong penyerapan komoditas dari petani, pembudidaya garam dan lainnya, untuk menjamin ketersediaan barang konsumsi bagi masyarakat serta bahan baku bagi para pelaku usaha," ujarnya, dalam peluncuran strategi nasional pencegahan korupsi 2023-2024, di Jakarta, Selasa (20/12/22).

Akan tetapi menurut Ketua KPK RI tersebut, yang paling penting lagi adalah penjamin terkait dengan logistik.

Sebutnya, neraca komoditas adalah tools untuk mencegah korupsi. Oleh karena itu, ia mengharapkan adanya komitmen semua pihak untuk siap melaksanakan pencegahan korupsi sektor ekspor impor melalui pemanfaatan aplikasi Sinas NK itu.

"Jangan sampai ada lagi transaksi diluar yang diatur dalam Sinas NK," ucapnya.

Firli Bahuri melanjutkan, Sinas NK tersebut memberikan kemudahan akses pada setiap tahapan kementerian/lembaga, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan dan juga menyesuaikan proses bisnis pada pelaku usaha.

Oleh karena jelasnya, jika ini bisa dilaksanakan, maka ia meyakini kasus-kasus korupsi di bidang impor dan ekspor tidak akan pernah terjadi lagi.

"Rekan-rekan tentulah tidak akan pernah terjebak dalam praktek-praktek korupsi," tutupnya.