PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Pemerintah Daerah.

Pertemuan ini dilakukan secara virtual dengan pimpinan daerah se-Indonesia untuk membahas tentang langkah konkret pengendalian inflasi.

Dalam rakor ini, Gubernur Riau diwakili oleh Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Jhon Armedi Pinem. Turut dihadir pula Forkopimda Riau melalui virtual di Balai Serindit, Gedung Daerah Riau, pada Senin (19/12/2022).

Mendagri Tito mengatakan, bahwa Rakor ini merupakan pertemuan lanjutan yang dilakukan setiap minggu sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia.

"Terima kasih banyak atas kerja sama kita semua selama ini, sudah terbukti bahwa kendali inflasi secara Nasional berarti baik," katanya.

Ia menyampaikan, inflasi secara Nasional turun pada bulan November 2022 dari sebelumnya angka inflasi di bulan Oktober 2022 sebesar 5,71 persen menjadi 5,42 persen.

"Penurunan ini terjadi dari 5,95 persen. Kemudian, turun ke 5,71 di Oktober, November turun lagi menjadi 5,42 persen. Dengan angka ini negara G20 dengan ekonomi terbesar, kita nomor 2 terendah setelah Jepang," ujar Mendagri.

Tito menjelaskan, turunnya angka inflasi menjadi 5,42 persen itu terjadi karena kerja sama seluruh stakeholder sehingga bisa mendapat angka 5,4 persen.

"Jangan kita merasa bosan dan jenuh dengan rapat koordinasi kali ini, karena memang inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa ini sangat dinamis," ungkapnya.

"Bukan hanya per minggu, angka ini dari hari ke hari akan berubah, sangat tergantung dengan mekanisme situasi geopolitik dan keadaan ekonomi termasuk ekonomi global," tambah Mendagri Tito Karnavian.

Selain itu ia juga menjelaskan, bahwa rakor ini juga sebagai upaya kerja sama dalam mengendalikan harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Kenaikan harga barang jasa sangat tergantung juga pada domain natal dan tahun baru akan menaikkan domain yaitu pemindahan barang dan jasa termasuk masalah pangan," jelasnya.

"Kita justru perlu untuk makin mengintensifkan monitoring dan langkah-langkah kita untuk mengendalikan inflasi secara nasional oleh pemerintah pusat. Namun, di daerah juga perlu dikoordinir dan mengendalikan daerah masing-masing," imbuh Tito Karnavian.