ppid@riau.go.id (0761) 45505
DPRD Riau Sebut Dua Kriteria Yang Harus Dipenuhi Sebelum PSBB

DPRD Riau Sebut Dua Kriteria Yang Harus Dipenuhi Sebelum PSBB

  • PPID UTAMA
  • 13 May 2020
  • 395 View

PEKANBARU - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Arnita Sari menyampaikan bahwa terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi pemerintah daerah sebelum Pelaksanaan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ia mengucapkan dua kriteria tersebut adalah konteks kesehatan dan konteks sosial. Dimana, dua poin ini menjadi sangat penting untuk segera dipenuhi sebelum berjalannya PSBB.

"Kita tahu angka pasien positif, Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Riau terus itu meningkat, itulah perlunya PSBB. Namun harus juga mempertimbangkan berbagai hal lainnya," katanya, saat dialog khusus bersama Rtv, Selasa (12/05/2020).

Arnita menuturkan, untuk skala konteks kesehatan, saat ini grafik di Provinsi Riau secara kumulatif meningkat tapi tidak terlalu tinggi, sedangkan angka kematian sudah sangat tinggi mencapai 107 orang persentasenya diatas 11,02%.

Sedangkan untuk konteks sosial, sebutnya, daerah yang berbatasan langsung dengan Riau sudah termasuk daerah terpapar Covid19, seperti di Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan negara tetangga Malaysia.

Anggota Komisi V DPRD Riau ini menekankan, perlu adanya pembatasan gerak orang-orang yang ada di daerah tersebut sehingga tidak menyebabkan penularan dari pihak lainnya.

"Konteks kesehatan itu perlu mempersiapkan sarana dan prasarana, APD, bad, rumah sakit atau gedung perawatan pasien, alat rapid test, PCR atau sebagainya, supaya tidak terjadi kekurangan. Untuk sosialnya, jika gerak masyarakat dibatasi maka bayarkan segera bantuan yang telah dianggarkan dan juga jaringan pengamanan harus diperketat," pungkasnya.

Dibahas masalah kesiapan PSBB di Riau, Arnita mengakui bahwa Riau sudah sangat siap karena tujuannya baik untuk memutus mata rantai virus Corona.

Namun, ia menyarankan agar pemerintah segera mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu dalam penerapan PSBB ini, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses tersebut.

"Harus antisipasi segala kemungkinan yang terjadi termasuk kekurangan alat kesehatan," ungkapnya. (MCR/IP) 

Struktur PPID

Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau

IR. S. F. HARIYANTO M. T.,

Pj. Gubernur Riau

-

Wakil Gubernur

Indra, SE., MM

Pj. Sekretaris Daerah

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penghargaan

Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII "baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII “baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan pembina K3 terbaik

Penghargaan pembina K3 terbaik

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

Informasi PPID

Informasi Data PPID Riau

Informasi Publik

611

  • 260 Tersedia Setiap Saat
  • 301 Berkala
  • 44 Serta Merta
  • 6 Dikecualikan

Permohonan Informasi

327

  • 93 Selesai
  • 181 Ditolak
  • 53 Sedang Proses

Member PPID

411

  • 410 Aktif
  • 1 Tidak Aktif

Info Grafis

Daftar Info Grafis

PPID Kabupaten/Kota

Daftar link website PPID Kabupaten/Kota

Kota Dumai Kab. Siak Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Pelalawan Kab. Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kab. Kuansing Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir