PEKANBARU - Sesuai dari arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto bersama tim pengendali inflasi daerah mengikuti rapat secara virtual di Gedung Balai Daerah Serindit, Senin (24/10/2022).

Mengawali pertemuan, Mendagri Tito yang mempimpin rapat tersebut, menyampaikan kondisi angka inflasi di Indonesia saat ini berada pada 5,92 persen. Ia menambahkan, hal tersebut masih tergolong landai dibanding negara lain. 

Walaupun begitu, dirinya tetap mengingatkan kepada setiap pemerintah daerah agar tetap serius dalam bergerak kendalikan inflasi.

Oleh karena itulah, dikatakan Tito, Presiden RI Jokowi telah menyampaikan kepada Kemendagri bersama jajaran supaya bisa mengevaluasi dan monitoring setiap mingguan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. 

“Angka [inflasi] nasional merupakan penjumlahan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh semua daerah, 548 daerah, baik provinsi, kemudian kota dan kabupaten, semua harus bergerak bersama,” katanya.

Dijelaskan dia bahwa Inflasi salah satu masalah global yang menjadi perhatian seluruh dunia. Itu terjadi karena dampak pasca pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, sehingga berdampak cukup tinggi terhadap kenaikan barang dan jasa.

“Perang Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih berlangsung juga berdampak terhadap perekonomian. Apalagi diketahui Rusia dan Ukraina adalah produsen komoditas minyak, gas alam, dan gandum,” jelasnya.

Semetara, Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono menerangkan, berbagai capaian indikator makro ekonomi Indonesia sampai dengan semester I tahun 2022 ini, menunjukkan adanya perbaikan sampai dengan semester II tahun 2022. 

“Perlu waspada terhadap kenaikan harga komoditas bergejolak, komoditas yang diatur oleh pemerintah serta komoditas energi dan pangan yang diimpor,” terangnya.

Lebih lanjut, dia berharap supaya hal ini dapat menjadi catatan penting untuk Pemerintah serta segala pihak terkait agar terus berupaya bersama-sama menjaga inflasi. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto, menghimbau kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) supaya cepat merealisasikan anggaran bantuan kepada masyarakat Riau yang terdampak inflasi.

“Oleh karena itulah, untuk membantu masyarakat sesuai arahan dari Bapak Gubernur Riau, tadi saya sudah mengingatkan kembali kepada kepala opd-opd terkait agar dapat bergerak bersama dalam kendalikan inflasi. Untuk angaran ini kita siapkan Rp15 miliar lebih, dan dana BTT juga kita siapkan untuk menambahnya, berapa perlunya, ini kepedulian kita,” imbaunya.

Sekda menegaskan, dana belanja tidak terduga itu disalurkan sebagai bentuk dukungan pengendalian inflasi. Nantinya, berguna agar daya beli masyarakat diharapkan bisa meningkat dan sekaligus bisa mengurangi beban masyarakat.

“Tidak ada alasan lagi, kita sudah melakukan pendampingan oleh Asdatun Kejati, jadi tak perlu dikhawatirkan, segera disalurkan," tegasnya.

Selain itu, SF jelaskan ada juga program padat karya melalui dinas PUPR Riau, tentunya itu dapat membantu untuk masyarakat yang terkena dampak PHK. 

“Yang mengikuti padat karya itu nantinya kami langsung bayar cash. Anggaran kita cukup untuk itu. Kita siap untuk anggaran itu, cuman saat ini sedang memverifikasi data-data mana orang yang tepat atau tidaknya. Karena kami tidak mau salah memberi ke orang yang tidak tepat sasaran.” pungkasnya.