PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengharapkan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau untuk menyamakan persepsi berkaitan dengan pendataan tenaga honorer atau tenaga non ASN di lingkungan Pemprov Riau.

Gubri menginginkan, jika ada poin dari surat Menpan RB terkait pendataan non ASN yang tidak dimengerti untuk segera ditindaklanjuti. Sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Hal tersebut disampaikan Gubri saat memimpin rapat koordinasi terkait pendataan PPPK di lingkungan Pemprov Riau, berlangsung di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (10/10/22).

"Soalnya tadi ada persepsi yang berkaitan tenaga kebersihan, ada satpam, yang tidak masuk atau lainnya. Saya minta tadi buat surat kepada Menpan RB, sebab bisa saja persepsinya beda," ucapnya.

Syamsuar menerangkan, ada poin-poin dalam surat Menpan RB yang kurang dipahami, makanya penting untuk segera didiskusikan dengan pemerintah pusat.

"Katanya ini (tenaga kebersihan, satpam) harus outsourcing, tapi kita ini selama ini (penggajiannya) dibiayai oleh APBD, makanya hal ini saya sampaikan kepada teman-teman kalau ada keragu-raguan buat surat (kepada Menpan RB)," ucapnya.

Syamsuar menambahkan, sekarang tenaga honorer di semua daerah sedang dilakukan pendataan sesuai isi surat Menpan RB. Nantinya data tersebut akan disampaikan kepada Menpan RB.  

Dia menjelaskan, nantinya setelah data tersebut sudah selesai dilaksanakan oleh semua Pemda di Indonesia, Mempan RB akan membuat semacam formasi PPPK dengan sekian banyak.

"Jadi nanti masih ada tahapan apakah masih ujian dan sebagainya. Tolong dipercepat (pendataan tenaga honorer), bila perlu memang jemput bola, " ujarnya.

Terakhir, ia mengingatkan agar tidak ada pejabat di lingkungan Pemprov Riau yang bermain-main dalam pendataan itu. Sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

"Saya minta (Kepala OPD) selesai ini cek bawahan kalian, jangan ada yang bermain-main di situ," tutupnya.