PEKANBARU - Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa momok terbesar negara sekarang ini adalah inflasi, kenaikan harga barang dan jasa di semua negara.

Jokowi mengatakan, inflasi di semua negara yang biasanya hanya di angka satu, sekarang sudah lebih dari 8, lebih dari 10 bahkan ada yang sudah di atas 80 persen.

Oleh sebab itu terangnya, semua kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan stakeholder harus kompak, harus bersatu dalam menangani inflasi ini. Mulai dari tingkat pusat, kabupaten/kota sampai ke level bawah harus sejalan, seperti pada saat menangani wabah Pandemi COVID-19.

"Kalau COVID-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama," katanya, pada saat memberikan pengarahan terkait inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia dan sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/9/22).

Jokowi menerangkan, kalau di negara lain urusan inflasi itu adalah urusannya bank sentral. Caranya dengan menaikkan interest rate nya sekian basis poin,  sehingga kredit menjadi ter rem dan uang yang lari ke masyarakat juga ter rem,  dan invasinya menjadi turun.

Akan tetapi menurutnya, teori-teori seperti itu sekarang juga tidak menjamin bahwa inflasi itu akan turun. Oleh sebab itu sebutnya di Indonesia antara fiskal dan moneter harus berjalan beriringan.

"Saya senang bank sentral kita dan Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian semua berjalan beriringan dan rukun tanpa kita mengintervensi independensi dari Bank Indonesia," ungkapnya.

Presiden menyebutkan, yang lebih penting dalam situasi saat ini adalah bukan ngerem uang beredarnya, tetapi bagaimana menyelesaikan di ujungnya yaitu kenaikan barang dan jasa."Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya," ungkapnya.

Jokowi menegaskan, yang ditakutkan saat ini adalah inflasi dari pangan, bahan makanan. Karena ini juga menjadi kontributor terbesar inflasi hingga Agustus tahun 2022 ini.

Sebutnya, urusan cabe merah, urusan bawang merah, urusan telur ayam, urusan tomat, urusan tahu, mie instan urusan tempe dan beras, juga perlu berhati-hati.

"Hati-hati barang-barang ini tolong dilihat betul, cek harian. Karena saya setiap hari itu dapatnya angka-angka seperti ini. Setiap pagi tidak pernah sarapan, tidak pernah makan pagi, tapi diberi sarapan nya angka-angka," ucapnya.

Jokowi menerangkan, cabe merah kenapa harganya tinggi, karena produksinya kurang, suplai menjadi kurang, dan pasokannya menjadi kurang.

Untuk itu ia menugaskan Pemda, menteri, kepala lembaga serta TNI/Polri bagaimana mengajak para petani untuk menanam cabe. 

Menurutnya harga cabe di masing-masing daerah tersebut berbeda-beda. Ia dua hari yang lalu datang di sebuah provinsi harga cabe rawit merahnya Rp 45.000 per kilogram, pindah ke provinsi lain Rp 85.000, bahkan ada yang Rp 90.000. 

"Hati-hati karena produksinya kurang, karena suplainya berkurang, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinves gunakan dana transfer umum, gunakan belanja tidak terduga itu untuk memproduksi produksi barang itu supaya pasokannya cukup," ujarnya.

Menurut nya hal seperti ini sebetulnya hal yang tidak sulit, hanya saja apakah mau bekerja secara detail atau tidak, atau hanya di kantor saja untuk tanda tangan.

"Urus yang namanya ongkos transportasi dari produksi ke pasarnya. Misalnya urusan harga telur naik, produksinya di mana sih telur ini di Bogor, di Blitar, dan lain-lainnya. Kalau misalnya di Palembang harga telur naik, di Provinsi Sumatera Selatan harga telur naik misalnya, ambil saja telur dari Bogor biarkan pedagang atau distributor beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD, oleh provinsi, kabupaten maupun kota, misalnya ini misalnya," tambahnya.

"Berapa sih ongkos truk dari Bogor ke Palembang, saya cek kurang lebih 10 juta mungkin ini setelah penyesuaian BBM jadi 12 juta, 10 sampai 12 juta itukan tidak tiap hari juga harus diangkut telur itu, mungkin seminggu hanya dua kali atau sekali cukup, masa setiap hari kita harus urusan telur saja kan enggak kan," lanjut Jokowi.

Presiden meminta agar bekerja detail, hal-hal konkret memang harus dilakukan. Terangnya, tidak bisa lagi dalam situasi ini bekerja mikro saja, bekerja makro juga tidak cukup, akan tetapi harus detail, maka masalahnya akan ketemu dan akan mudah dicarikan solusinya. 

Ia meyakini jika semua bekerja, pasokannya, supplai nya, produksinya digarap, transportasinya di tutup dari APBD, dari belanja tidak terduga, dari dana transfer umum, maka tidak akan  sulit menurunkan inflasi.

"Begitu juga nanti BI juga akan bergerak. Saya kira jelas dan jangan sampai ada yang ragu-ragu lagi mengenai penggunaan belanja tak terduga dan juga dana transfer umum, karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan, sudah ada SE Mendagrinya. Saya sudah sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, ke KPK, untuk hal-hal ini, karena sekarang kita sangat membutuhkan," tutup Jokowi.