PEKANBARU- Diera digital saat ini membawa banyak perubahan diseluruh aspek kehidupan, dengan kemajuan teknologi semua aktivitas menjadi lebih mudah dan praktis, tak terkecuali penyusunan petunjuk teknis (Juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK). 

Persoalan keterlambatan kerap kali menjadi masalah utama dalam penyaluran BKK provinsi kepada desa. Hal itu dipicu oleh belum selesainya petunjuk teknis penyaluran BKK. 

Perwakilan Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Siti Utami mengeluhkan penyaluran BKK selalu terlambat tiba di desanya. Untuk itu, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Siti berharap agar petunjuk teknis penyaluran BKK diselesaikan pada awal tahun. 

"Kendalanya kepada kami adalah penyampaian BKK selalu terlambat, kami minta Juknis diselesaikan diawal-awal tahun," pintanya. 

Menanggapi hal itu, Masrul Kasmy menilai, hal tersebut bisa diminimalisir dengan beralih kepada sistem menggunakan teknologi digital. 

Hal tersebut dikatakan Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmy dalam workshop Optimalisasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa, di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa (PMD) dan Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Riau, Selasa (27/9/2022). 

"Seringnya keterlambatan BKK ini bisa dieliminir dengan faktor pendukung melalui pemanfaatan penggunaan IT," ujar Masrul Kasmy. 

Menurutnya, diera maju saat ini, pemerintah juga harus bisa memanfaatkan IT sehingga banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. 

"Dalam hal ini kalau kita tidak memanfaatkan IT, kita terlambat," imbuh Masrul Kasmy.