JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas kinerja kementerian/lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) se Indonesia dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara pada masa Pandemi COVID-19.

Sri Mulyani mengungkapkan, jika dilihat perjalanan Republik Indonesia di dalam membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel transparan bertanggung jawab dan tentu diharapkan tidak hanya status audit BPK nya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun yang sama dan sangat penting adalah bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat sebagai instrumen keuangan negara di pusat dan di daerah di dalam memecahkan masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia.

"Tahun ini semakin banyak K/L dan Pemda yang mendapatkan WTP. yakni untuk pemerintah daerah adalah 92,25 persen atau 500 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD. Kemudian, pemerintah pusat yang meraih WTP 83 dari 87 K/L. Ini bukan pencapaian yang biasa," ujarnya, dalam kegiatan Rakernas Akuntansi 2022, Kamis (22/9/22).

Sri Mulyani menyebutkan, meskipun di tengah situasi rumit akibat pandemi, akan tetapi K/L, Pemda tetapi menjalankan fungsi pemerintahan dan tetap menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara, baik di APBN maupun daerah.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih dalam suasana yang sangat ekstra ordinary luar biasa dan tidak biasa dan sangat kritis bapak dan ibu sekalian di dalam memimpin kementerian dan lembaga serta daerah tetap mengedepankan juga aspek akuntabilitas, penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab meskipun tantangannya sangat-sangat luar biasa," ucapnya.

Menkeu menambahkan, dalam dua tahun terakhir, Indonesia memiliki program khusus khusus menghadapi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Menurutnya, memang harus diakui di dalam menghadapi tantangan yang sangat tidak biasa yang barangkali 100 tahun yang lalu dalam skala yang masif seperti ini banyak sekali keuangan negara yaitu APBN dan APBD menjadi andalan utama untuk menangani persoalan tersebut, baik dibidang kesehatan dan lainnya.

Namun  sebutnya, ia merasa bangga bahwa instansi-instansi yang memegang peranan penting juga tetap mengedepankan akuntabilitas. Karena dalam suasana COVID-19 harus diakui banyak sekali perubahan-perubahan di dalam anggaran.

 "Sering kita harus mengubah anggaran secara cepat, karena APBN APBD menjadi instrumen yang luar biasa dan melindungi masyarakat. Nah perubahan-perubahan yang harus cepat, responsif terhadap situasi yang dihadapi namun tetap akuntabel itu adalah suatu Kombinasi yang tidak mudah," ungkapnya.

Sri Mulyani menambahkan, ia melihat di hampir semua titik pengambilan keputusan K/L dan Pemda bahkan mengundang aparat penegak hukum untuk melihat sendiri. Sehingga ingin ditunjukkan bahwa niat baiknya itu terlihat, terbukti karena salah satu yang dianggap sebagai korupsi adalah niatnya tidak baik.

Sehingga jelasnya, pada saat menghadapi situasi yang sangat-sangat pelik, di mana pemerintah harus mengubah alokasi anggaran, mengubah kriteria, mengubah aturan paling tidak bisa disaksikan oleh aparat bahwa K/L dan Pemda tidak berniat buruk.

"Kemudian kita masih didampingi oleh BPK dan kita terus juga berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BPK, karena kita paham bahwa pada saat kita mengambil keputusan setahun kemudian waktu di audit suasananya akan berbeda dan ini sering menimbulkan perbedaan pandangan," ungkapnya.

Sri Mulyani berharap kedepannya meski pada suasana yang tidak baik-baik saja, akan tetapi koordinasi, kerja sama antar semua pihak terus terjalin. Sehingga pemulihan ekonomi makin cepat dan bangkit lebih kuat.