JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani mengucapkan selamat atas prestasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, baik itu untuk Opini WTP 2021, lima kali berturut-turut, 10 kali berturut-turut dan 15 kali berturut-turut.

Sri Mulyani menerangkan, tentu kedepannya kementerian/lembaga, pemerintah daerah akan menggunakan APBN, APBD ini secara terus bertanggung jawab karena tantangan sekarang bergeser, dari pandemi yang dampaknya terhadap jiwa kemudian dihadapkan pada tantangan yang berbeda dan jauh lebih rumit dari implikasi keuangan negara.

Ia menjelaskan, inflasi dunia yang sangat tinggi karena adanya disrupsi harga pangan, harga minyak, harga energi dan kemudian kenaikan suku bunga capital flow yang akan mempengaruhi seluruh asumsi-asumsi yang kita gunakan di dalam menyusun APBN

Untuk itu, Menkeu RI ini mengingatkan pemerintah daerah dan kementrian lembaga untuk tidak boleh terlena dan berpuas diri, meskipun luar biasa prestasi yang telah diraih atas Opini WTP.

"Bapak ibu sekalian ada yang tadi 15 kali (meraih Opini WTP), ada yang lebih dari 10 kali WTPnya, namun itu tidak boleh menjadi alasan kita terlena dan berpuas diri. Karena tantangan hari ini dan ke depan akan sangat-sangat rumit, dari sisi keuangan negara dan keuangan daerah jelas itu akan menjadi suatu tantangan yang tidak mudah," ujarnya, dalam pembukaan Rakernas Akuntansi 2022, Kamis (22/09/22).

Sri Mulyani mengungkapkan, akibat inflasi dunia tersebut maka gejolak-gejolak maupun dinamisme yang terjadi itu tidak boleh di underestimate. Sebutnya, APBN harus tetap berfungsi sebagai penjaga negara dan bangsa karena memiliki fungsi alokasi distribusi dan stabilisasi.

Ia mengungkapkan, jika kemarin pemerintah pernah terkena syok atau dampak akibat COVID-19 dan melindungi negara dan bangsa dari ancaman COVID-19, maka sekarang syoknya adalah berasal dari kenaikan dan krisis harga pangan, harga energi.

Untuk itu terangnya, Pemda dan kementerian lembaga harus tetap menggunakan APBN sebagai shock absorber namun tetap berkeadilan. Sebab, transparansi tentu akan menimbulkan kepercayaan publik bahwa pilihan-pilihan kebijakan di dalam APBN adalah bertujuan untuk menjaga Indonesia untuk terus membangun, untuk terus maju meskipun tantangan yang dihadapi tidak selalu mudah.

"Kita tidak menjadi suatu bangsa yang kalau ada tantangan terus kita berhenti atau mundur, kita tetap maju tapi kita juga memperhitungkan seluruh risiko dengan matang. Nah tantangan ini tentu saya harap juga dipahami oleh seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah," tambahnya.

Menkeu RI menambahkan, mengukir prestasi pada saat tantangannya tinggi itu artinya luar biasa, akan tetapi kalau prestasi pada situasi yang biasa-biasa hanya hal yang biasa pula.

"Tapi kalau prestasi dalam tantangan yang luar biasa Anda boleh diacungi jempol. Jadi terima kasih kepada seluruhnya, semoga kita terus menjaga keuangan negara APBN dan APBD secara terus bertanggung jawab untuk menjadi instrumen bagi Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," tutupnya.