PEKANBARU - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian, bersama IPB Training, menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Melalui pelatihan komprehensif, ratusan petani sawit di Riau kini dibekali pengetahuan dan keterampilan vital untuk mengelola kebun mereka lebih baik dan menghadapi tantangan industri kelapa sawit global.

Pelatihan Teknis Pemetaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 25 Juni 2025 di Hotel Bono Pekanbaru, merupakan bagian dari program pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2025 Angkatan 1-3. Sebanyak 106 peserta dari empat kabupaten di Riau turut serta, 27 orang dari Kuantan Singingi, 22 orang dari Bengkalis, 37 orang dari Rokan Hilir, dan 20 orang dari Rokan Hulu.

Para peserta akan dibekali dengan materi dasar-dasar pemetaan lahan, pengenalan peralatan pemetaan, hingga peningkatan keterampilan dalam tracking lahan, pengolahan data, dan penyajian peta. Harapannya, mereka mampu menguasai teknik pemetaan kebun secara mandiri.

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Dr Syahrial Abdi, AP, MSi, dalam sambutannya saat pembukaan pelatihan, menekankan pentingnya inisiatif ini. Menurutnya, ilmu pemetaan yang selama ini tergolong langka dan sulit diakses, kini dapat dinikmati oleh pekebun sawit dan petugas Dinas Perkebunan Riau.

"Pelatihan ini sangat strategis karena merupakan salah satu cara untuk menjawab tantangan dan permasalahan di Provinsi Riau, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit,” ujar Syahrial Abdi.

Syahrial juga menyampaikan apresiasi dari Gubernur Riau, Abdul Wahid, terhadap terselenggaranya pelatihan ini. “Semakin banyak orang yang teredukasi, semakin banyak pula orang yang pandai, sehingga bisa meminimalisir masalah yang muncul,” tegasnya.

Ia menambahkan, bahwa pemetaan lahan adalah ilmu langka yang kini dapat diakses oleh petani dan petugas Dinas Perkebunan, sehingga diharapkan dapat mengurangi permasalahan di lapangan.

"Pelatihan ini diharapkan menjadi upaya masif dan sistematis untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, serta memperbaiki tata kelola perkebunan dari hulu hingga hilir, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan hasil perkebunan Riau," ujarnya.

Sejalan dengan arahan Gubernur Riau untuk memperbaiki tata kelola kebun yang sudah ada, termasuk penataan perizinan yang telah diselesaikan 100%. Selain itu, Gubernur Riau juga mendorong perusahaan untuk segera memenuhi kewajiban 20% kebun plasma (Ex PKM) yang sangat bersentuhan dengan masyarakat.

"Pak Gubernur Riau memiliki dua pemikiran utama dalam tata kelola kelapa sawit, di hulu, komoditas ini harus mematuhi Good Agricultural Practices (GAP) untuk produksi yang baik, benar, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sementara di hilir, pemerintah mendorong hilirisasi dengan teknologi tepat guna yang bisa diakses petani dan kelompok tani (gapoktan), sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Syahrial.

Sementara, Perwakilan dari IPB Training sekaligus salah satu narasumber, Prof Dr Ir Baba Barus, MSc, menjelaskan pentingnya pemetaan ini. Menurutnya, pemetaan ini memungkinkan pemerintah membuat sertifikat budidaya yang memuat peta lokasi kebun, serta membantu petani mengetahui posisi kebun mereka terkait kawasan dan kondisi lingkungan.

"Kegiatan ini terkait dengan kebijakan pemerintah untuk mengetahui posisi kebun-kebun masyarakat yang akan diorientasikan menjadi database," ungkap Prof. Baba Barus.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pembuatan peta oleh petani akan sangat mudah jika mereka dilatih. Para peserta akan diajari tiga metode utama, yakni membuat peta lokasi melalui gawai (smartphone), menggunakan Global Satellite Position (GPS), dan membuat peta lokasi menggunakan pesawat tanpa awak atau drone.

"Pelatihan ini akan mengajari para petani untuk memahami data dan pemataan. Alat yang dipakai sangat mudah dan bisa diakses langsung oleh petani. Harapannya di pelatihan ini para petani sawit di Riau nanti pada akhirnya bisa membuat data dan peta yang akan dikumpulkan dan diverifikasi oleh pemerintah daerah," sebutnya.