PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan empat bidang utama sebagai prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menerangkan bahwa prioritas pertama akan difokuskan pada transformasi sosial. Pemprov Riau menilai, pembangunan manusia menjadi fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang produktif, sehat, dan berdaya saing. 

“Transformasi sosial ini akan mencakup penguatan di sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, agama, dan budaya,” katanya di Gedung Daerah Balai Serindit,  Jum’at (2/5/2025). 

Melalui transformasi sosial ini, pemerintah ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap layanan dasar, termasuk pengurangan angka kemiskinan dan penguatan sistem jaminan sosial.

Selanjutnya, transformasi ekonomi menjadi prioritas kedua. Fokus utamanya adalah peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, yaitu dengan mendorong inovasi dan penciptaan nilai tambah. Dalam hal ini, Pemprov Riau menargetkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan pelaku usaha lokal, UMKM, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan sektor agribisnis.

“Untuk mewujudkan Riau yang berdaya saing, tentu membutuhkan kebijakan strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta berwawasan lingkungan,” ujarnya. 

Prioritas ketiga adalah transformasi tata kelola pemerintahan. Pemerintah Daerah akan memperkuat kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus memperluas implementasi sistem tata kelola dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, responsif, serta memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Prioritas terakhir yaitu peningkatan infrastruktur, yang mencakup pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta penguatan kawasan strategis. Gubri memandang, Aksesibilitas dan konektivitas wilayah menjadi fokus utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

“Kita akan kembangkan kawasan ekonomi di Kecamatan Bukit Batu, di Pelabuhan Buton, Kota Dumai, di Pulau Burung, pokoknya Pesisir Pantai Selat Malaka ini harus kita berdayakan. Termasuk di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupten Kepulauan Meranti, nanti akan kita kembangkan kawasan ekonomi logistik perkapalan,” tutup Gubri.

Dengan keempat prioritas ini, Pemprov Riau menegaskan komitmennya untuk menyusun arah pembangunan tahun 2026 yang lebih terarah, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada hasil yang nyata.