PEKANBARU- Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau sedang membahas Rancangan Perda Pemajuan Kebudayaan yang diajukan Dinas Kebudayaan Riau. Pembahasan kali ini meminta masukan dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), pada Rabu (30/4/2025).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (Ketum DPH) LAMR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil,menyebutkan bahwa Ranperda ini merupakan langkah strategis dalam pembangunan Riau ke depan. 

"Ketentuan itu diharapkan mampu membawa Riau lebih maju sebagai daerah berbudaya dengan pemuliaan terhadap kemanusiaan," kata Datuk Seri Taufik menjawab media seusai mengikuti rapat dengan panitia khusus (Pansus) Ranperda Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau

 Dalam kegiatan itu hadir Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA), Datuk Elmustian, dan Sekretaris Umum DPH LAMR, Datuk Jonnaidi Dasa. Sedangkan dari  DPRD Riau langsung dipimpin Ketua Pansus Ranperda Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Edi Basri dan wakilnya Siti Aisyah, di samping sejumlah anggota lainnya.

Dikatakan strategis, sambung Datuk Seri Taufik, rancangan Perda itu memberikan kepastian hukum dalam mengelola kebudayaan. Apalagi, rancangan tersebut langsung memfasilitasi praktik kebudayaan yang bersumber pada khazanah Melayu Riau. Hal ini dapat memperkokoh kebudayaan Melayu Riau dalam konteks nasional dan regional. 

"Secara umum kan orang mengenal kebudayaan  dalam tataran ilmu pengetahuan, sosial, bahkan religiositas. Nah, saya lihat ranperda ini menampung semuanya itu dalam praktek aktivitas manusia dalam membantu kehidupannya  seperti menjamin berkembanya lembaga kebudayaan seperti lembaga adat, institusi kesenian, dan institusi pendidikan, " kata Datuk Seri Taufik. 

Menarik pula, kata Datuk Seri Taufik, dalam rapat itu ada usulan anggota DPRD agar Perda ini mencantumkan persentase dana dari APBD untuk pembangunan kebudayaan. Selain itu meminta agar semua dinas terlibat dalam pemajuan kebudayaan Melayu Riau seperti keberadaan Dinas Pembangunan Umum yang secara otomatis ikut memikirkan seni bina Melayu Riau, misalnya. Selain itu, politisi diberi tempat sebagai subjek kebudayaan. 

Pada akhir rapat, Datuk Seri Taufik menyerahkan tanggapan tertulis yang dikerjakan tim LAMR dengan Dinas Kebudayaan terhadap Ranperda itu yang diterima Ketua Pansud Edi Basri. "Tapi kami siap memberi masukan-masukan baik diminta atau tidak," ujar Datuk Seri Taufik.