PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat terkait optimalisasi peran badan usaha terhadap pembangunan di Riau melalui program CSR, di Kantor Dinas Sosial, Senin (17/3/2025). Rapat tersebut diawali dengan penyampaian dari setiap OPD yang hadir seperti Dinas PUPR Riau, Bapenda Riau, terkait pembangunan dan prioritas program dari masing-masing OPD tersebut.

Saat memimpin rapat, Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur menyampaikan kegiatan ini dilakukan guna menindaklanjuti arahan Gubernur Riau terkait Forum CSR agar dapat membantu pembangunan di Provinsi Riau.

"Hari ini mengundang OPD melakukan rapat internal (pertama), persiapan untuk menyampaikan seperti apa prioritas pembangunan dari masing-masing OPD, seperti pembangunan (perbaikan) jalan rusak di Inhu, dan daerah lainnya," kata Zulkifli Syukur.

"Dari Dinas PUPR apa yang menjadi prioritas, karena kita saat ini defisit anggaran jadi kita minta nanti melalui Forum CSR, ini perusahaan-perusahaan di Riau dapat membantu," tambahnya.

Begitu juga, di Dinas Pendidikan terkait perencanaan program pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa, yang mana menurut Zulkifli Syukur perlu kolaborasi dan kerja sama seluruh pihak agar dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

"Selain itu, juga ada program seragam gratis, saat ini kita efisiensi anggaran tentu perlu kontribusi dari seluruh pihak untuk membersamai agar lebih meringankan beban anggaran yang kurang," ungkap Zulkifli.

Ia menjelaskan, bahwasanya melalui forum CSR ini diharapkan perusahan-perusahaan ikut berkontribusi membangun Provinsi Riau dan ia meminta kepada OPD di lingkup Pemprov Riau untuk tidak berlomba-lomba memasukkan proposal ke perusahaan yang sama.

"Setelah adanya forum CSR ini, OPD yang ingin memasukan proposal bisa langsung ke Dinas Sosial, jadi terkoordinir dan tidak ada lagi yang langsung ke perusahaan," jelasnya.

"Nanti akan diseleksi perusahaan tersebut, mana yang menjadi prioritas. Jadi, tidak ada lagi OPD A mengantar ke perusahan ini, OPD B mengantar ke perusahaan itu. Nanti seluruh proposal itu akan diproses melalui Tim Terpadu di Dinas Sosial," lanjutnya.

Pihaknya juga meminta masing-masing OPD untuk memperkuat data pembangunan prioritasnya, lalu dirapikan perusahan-perusahaan (CSR) mana saja yang direkomendasikan, dan perkuat regulasi CSR yang semulanya dari SK menjadi Pergub.

"Jika regulasi sudah bagus dan perusahaan sudah ada, maka akan dilaporkan kepada Pak Gubernur dan ditindaklanjuti," pinta Zulkifli Syukur.

Forum CSR merupakan wadah berhimpunnya kalangan dunia usaha yang memiliki kepedulian dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan program dan kerja CSR di bidang kesejahteraan sosial, dengan tujuan untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat perundang-undangan melalui kemitraan berupa kolaborasi multi pihak.