PEKANBARU - Terkait perjuangan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diperjuangkan oleh pemerintah Provinsi Riau ke pusat, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat ME Manurung, menyampaikan, bahwa DPP APKASINDO akan terus mendukung perjuangan DBH sawit ini, serta akan memastikan tahun 2022 operasional DBH berjalan di 22 provinsi penghasil sawit di Indonesia.

Gulat ME Manurung mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi peran Gubernur Riau Syamsuar dalam memperjuangkan DBH sawit ini. Karena menurutnya, Gubernur Riau yang sudah menginisiasikannya dan sebagai pencetus DBH sawit ini.

"Ya memang wajar (menerima DBH), karena Riau sebagai provinsi terluas kebun sawitnya di Indonesia, 4,172jt ha (26%) harus menerima manfaat lebih dari agrobisnis dan agroindustri sawit ini," ujar Gulat, di Pekanbaru, Sabtu (4/12/21).

Ia menjelaskan, DPP APKASINDO telah bertemu dengan pemerintah pusat. Berdiskusi membahas DBH ini dan Perwakilan Petani Sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sekaligus Sekjen DPP APKASINDO Rino Afrino sudah ditugaskannya untuk mengawal, melobi, dan memastikan serta mewujudkan DBH ini tahun 2022 mendatang.

Ketua DPP APKASINDO meminta semua pihak untuk mendukung Gubernur Riau, sebagai inisiator DBH Sawit ini. Perjuangan DBH sawit tersebut menurutnya, membutuhkan kerja sama dan dukungan dari semua elemen-elemen yang ada di daerah penghasil sawit dan juga asosiasi-asosiasi sawit lainnya sehingga diharapkan DBH sawit ini dapat segera direalisasikan tahun 2022 nanti.

Jelasnya, DPP APKASINDO juga sudah berkoordinasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat. Terkait hal ini pihak GAPKI sangat mendukung upaya DBH sawit ini. Lantaran memang hal yang wajar DBH sawit dirasakan oleh Provinsi Riau dan Provinsi penghasil sawit lainnya. 

"Kita sangat respect dan sangat hormat atas inisiasi Pak Syamsuar sebagai tuan rumah sekaligus pencetus DBH Sawit ini dan Pak Syamsuar tidak memikirkan untuk Riau saja, tetapi juga 21 Provinsi sawit lainnya. Ya jika Regulasi DBH sawit ini sudah terbit, tentu semua akan menikmatinya," tutur Gulat.

Sebagai wujud semangat APKASINDO, Gulat mengaku juga sudah menyurati 22 DPW APKASINDO di 22 Provinsi supaya memberikan dukungan kepada gubernur masing-masing dalam hal DBH ini. Serta pihaknya juga sudah menyiapkan surat ke Presiden Jokowi perihal yang sama. 

"Saya yakin awal tahun 2022 DBH ini bisa terealisasi," tutur Ketua DPP APKASINDO.

Ia berharap semua unsur yang ada di masyarakat Riau khususnya dan provinsi penghasil sawit lainnya, termasuk Komisi IV DPR RI serta Forum Mahasiswa Sawit Indonesia (FORMASI) di 174 Kampus, untuk mengawal dan mendukung usulan DBH Sawit ini. 

DBH sawit diharapkan akan memberikan semangat, kebersamaan dan kebanggaan sebagai provinsi sawit di Indonesia. Tentu DBH ini diharapkan juga akan menambah pendapatan provinsi yang bisa dipergunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak, maupun fasilitas fisik lainnya yang rusak dan SDM. 

"Intinya DBH sawit tidak bisa dikerjakan oleh hanya satu pihak, akan tetapi harus merangkul semua stakeholdernya," ujar Gulat yang juga Ketua Bravo-5 Riau. 

Ia menambahkan, Riau ini sudah menjadi kiblat dalam hal kelapa sawit baik secara nasional maupun dunia. Jelasnya, semua mata tertuju ke agrobisnis dan agroindustri sawit Riau. Untuk itu, hal ini harus bisa diambil manfaatnya. 

"Semua daerah penghasil sawit di Indonesia terpesona dengan kondisi ekonomi Riau karena sawit ini. Pertumbuhan ekonomi Riau menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Riau pada Triwulan III/2021 dibanding triwulan II-2021 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 4,59 persen, angka ini termasuk salah satu tertinggi di Indonesia," tutup Gulat.