Pekanbaru - Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau, digelar rapat koordinasi perdana dengan tiga entitas instansi baru pemekaran Kemenkumham di Provinsi Riau, yakni Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, dan Kementerian HAM Riau, pada Senin (13/1/2025). 

Rapat ini difokuskan pada pembahasan strategis terkait penggunaan aset, pembagian sumber daya manusia (SDM), serta harmonisasi tata kelola ruang kantor dalam masa transisi.

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Nur Ichwan, memimpin langsung rapat. Turut dihadiri Plt Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Riau, Muhammad Lukman; Plh. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Riau, Habiburrahman,.serta perwakilan Kementerian HAM Riau, Jenni Manalu. 

Selain itu, hadir pula sejumlah pejabat struktural, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum Johan Manurung, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan Dina Rasmalita, Kepala Bagian Program dan Humas Ibnu Rizal, serta Kepala Bagian Umum Nurhayati Sitorus.

Dalam sambutan pembukaannya, Nur Ichwan menegaskan pentingnya kolaborasi antar-entitas untuk memastikan transisi berjalan lancar. 

“Rapat ini merupakan langkah awal untuk menyelaraskan pembagian aset, termasuk bangunan kantor, rumah dinas, dan kendaraan operasional. Saya berharap kita semua dapat memberikan masukan yang konstruktif dengan mengesampingkan ego sektoral,” ujarnya.

Muhammad Lukman, Plt Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Riau, mengatakan, bahwa perlunya evaluasi tata letak ruangan demi efisiensi dan kenyamanan kerja. 

“Tata letak yang baik mencerminkan kesiapan organisasi dalam melayani masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Habiburrahman, Plh Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Riau, menekankan pentingnya harmonisasi fasilitas, terutama dalam mendukung peningkatan pelayanan publik. 

“Kantor Imigrasi Pekanbaru memerlukan perbaikan fasilitas parkir yang saat ini masih menjadi aset Kanwil. Pengalihan aset ini akan membantu kami meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Jenni Manalu dari Kementerian HAM Riau menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi. “Harmonisasi ini bukan hanya soal pembagian aset dan SDM, tetapi juga upaya bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Riau,” ujarnya.

Diskusi berlangsung atraktif, menghasilkan sejumlah kesimpulan penting, seperti perlunya koordinasi lebih lanjut terkait layout ruangan, pengelolaan aset, dan penataan SDM. 

Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjalin sinergi yang efektif demi menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas di Provinsi Riau.