SURABAYA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan Indonesia saat ini sedang menuju green ekonomi. Bahhkan tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan blue energi. 

Tito Karnavian menerangkan, peluang blue energi cukup besar karena 60 persen teritorial Indonesia adalah air dan laut, namun saat ini potensi tersebut belum banyak tereksploitasi dengan baik. 

Sehingga menurutnya, ini adalah salah satu sumber bagi Indonesia untuk mengembangkan pembangunan untuk rakyat Indonesia sejahtera, memanfaatkan energi atau blue energi, pembangunan biru bidang kelautan. 

"Dalam konteks ini maka pemerintah daerah kita harap dapat memberikan kontribusi, mulai berorientasi untuk menuju pembangunan yang ramah lingkungan," ucapnya saat menjadi inspektur upacara Hari Otonomi Daerah 2024 di Surabaya yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendagri, Kamis (25/4/24). 

Mendagri melanjutkan, pembangunan hijau, green development, green ekonomi, blue ekonomi, blue development dan lainnya maka perlahan Indonesia menuju kepada penggunaan energi-energi yang tidak mengeluarkan gas emisi karbon yang berbasis fosil.

Akan tetapi sebutnya, dalam pembangunan green ekonomi akan dilakukan dengan hati-hati dan dilakukan secara bertahap. 

"Dalam konteks inilah terobosan kreatif dari seluruh kepala daerah sangat diperlukan kesamaan mindset harus dilakukan," ujarnya. 

Tito Karnavian menjelaskan, eksploitasi terhadap lingkungan harus dijaga dan hati-hati, jangan berlebihan. 

Dia mencontohkan eksploitasi tambang misalnya harus dilakukan dengan hati-hati disertai dengan reboisasi dan rehabilitasi, tidak hanya sekedar menambang dan merusak lingkungan. 

"Kemudian juga potensi-potensi lain seperti pertanian yang ramah lingkungan juga harus dikembangkan untuk menjadi revenue yang signifikan," ucap Tito. 

Tito Karnavian menambahkan, dalam konteks ini Kemendagri siap untuk mengakomodir sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah.

Terangnya, Kemendagri siap untuk mengakomodir melalui penyusunan APBD, kemudian produk hukum yang berorientasi pada ramah lingkungan dan pembangunan ekonomi hijau.

"Kemudian disamping hal-hal yang mungkin rutin tetap dilakukan, mulai dari yang atensi misalnya masalah pengendalian inflasi yang saat ini terjaga dengan baik di angka 3 persen bandingkan misalnya dengan negara Irak yang sekarang konflik kepada hampir 50 persen inflasi. Kita harus menjaga inflasi kita agar rakyat kita tersedia bahan pangan, kebutuhan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau," ungkapnya. 

Mendagri menuturkan, program-program lain seperti pengentasan stunting, kemiskinan, tetap harus terus dilakukan di samping terobosan kreatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Dia juga mengingatkan Pemda bahwa ujung akhir daripada otonomi daerah bukanlah sekedar hanya ada daerah yang baru pemekaran. 

Tapi ujungnya adalah memberikan kesempatan dengan tambahan kewenangan agar daerah mampu mencari terobosan mendapatkan revenue atau pemasukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketergantungan kepada pusat menjadi berkurang.

"PAD  yang tinggi akan dapat membiayai pembangunan daerah masing-masing dan kemudian dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah masing-masing tanpa harus banyak menengadahkan tangan kepada transfer pemerintahan pusat," lanjut Mendagri. 

Tito Karnavian melanjutkan, saat ini adalah waktu tepat bagi pemerintah untuk melakukan introspeksi, evaluasi dan membuka pikiran apalagi pada saat ini sedang musim musrembang. 

"Penyusunan APBD yang benar, perencanaan yang benar itu akan menyumbang 70 persen keberhasilan. Rencana yang salah menyumbang 70 persen akan gagal pembangunan daerah itu," tutupnya.