ppid@riau.go.id (0761) 45505
Kemenkumham Riau Usulkan 913 Napi Dapat Remisi Nataru

Kemenkumham Riau Usulkan 913 Napi Dapat Remisi Nataru

  • PPID UTAMA
  • 23 December 2023
  • 190 View

PEKANBARU - Pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau mengusulkan 913 narapidana mendapatkan Remisi Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Sebanyak 907 orang mendapat Remisi Khusus (RK) I pengurangan masa hukuman, sisanya diusulkan bebas langsung.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir menjelaskan, kepastian jumlah yang akan mendapat remisi akan diumumkan pada hari Natal dan Tahun Baru.

"Jumlah remisi yang akan diberikan kepada WBP bervariasi tergantung pada masa hukuman yang telah dijalani," kata Budi.

Sampai hari ini, jelas Budi, sebanyak 72 orang WBP dan anak yang masih menunggu proses turunnya SK Remisi Khusus Hari Raya Natal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di pusat.

"Tim Registrasi Pusat masih melaksanakan verifikasi usulan remisi, proses generate SK dan Penandatangan SK remisi secara digital elektronik sehingga masih ada kemungkinan SK akan menyusul kemudian dan mengakibatkan perubahan jumlah penerima remisi," kata Budi.

Budi juga memastikan bahwa proses pengusulan remisi umum ini bebas dari praktek pungutan liar. 

Lebih jauh jelas Budi, setiap proses pelaksanaan pengusulan menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) secara otomatis. SDP akan otomatis mengusulkan remisi apabila narapidana tersebut memang telah memenuhi syarat. 

"Begitu pula sebaliknya, sistem akan otomatis menolak," ungkap Budi.

Untuk diketahui, napi yang mendapatkan remisi adalah mereka yang telah menjalani pidana antara 6 hingga 12 bulan akan mendapatkan remisi selama 15 hari. 

Selanjutnya, tahun kedua dan ketiga mendapatkan 1 bulan. Sedangkan tahun keempat dan tahun kelima mendapatkan remisi sebanyak 1 bulan 15 hari. Kemudian, tahun keenam dan seterusnya, diberikan remisi sebanyak 2 bulan.

Budi menyampaikan saat ini total WBP di 16 Lapas/Rutan/LPKA yang berada di wilayah Kemenkumham Riau mencapai 14.448 orang, yang terdiri dari 11.654 narapidana dan 2.794 tahanan. 

Sedangkan kapasitas kamar hunian Lapas dan Rutan di Riau hanya mampu menampung 4.373 orang, menciptakan kelebihan hunian sebanyak 330 persen dari kapasitas yang seharusnya. MCR/HB



(Mediacenter Riau/hb)

Struktur PPID

Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau

IR. S. F. HARIYANTO M. T.,

Pj. Gubernur Riau

-

Wakil Gubernur

Indra, SE., MM

Pj. Sekretaris Daerah

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penghargaan

Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII "baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII “baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan pembina K3 terbaik

Penghargaan pembina K3 terbaik

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

Informasi PPID

Informasi Data PPID Riau

Informasi Publik

611

  • 260 Tersedia Setiap Saat
  • 301 Berkala
  • 44 Serta Merta
  • 6 Dikecualikan

Permohonan Informasi

327

  • 93 Selesai
  • 181 Ditolak
  • 53 Sedang Proses

Member PPID

411

  • 410 Aktif
  • 1 Tidak Aktif

Info Grafis

Daftar Info Grafis

PPID Kabupaten/Kota

Daftar link website PPID Kabupaten/Kota

Kota Dumai Kab. Siak Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Pelalawan Kab. Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kab. Kuansing Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir