Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar advokasi percepatan penyelenggaraan program Kabupaten Kota Sehat (KKS) yang ada di Provinsi Riau. Hal ini guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Setdaprov Riau, Aryadi mengatakan, KKS dipandang perlu untuk pencegahan penularan penyakit dan gangguan kesehatan berbasis lingkungan. Tidak hanya dari aspek fisik, namun juga aspek kimiawi, biologis, dan sosiologis.

"Kita perlu standar mutu lingkungan karena dampaknya langsung pada masyarakat. Pemprov mendukung seluruh Kabupaten kota wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat," ujarnya di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau, Kamis (26/10/2023).

Aryadi melanjutkan, kegiatan hari ini juga merupakan asistensi terhadap pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota untuk pemberian bimbingan teknis dan pendampingan pada tim KKS di masing-masing daerah.

"Dari sini tim KKS akan mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan terhadap perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program KKS se-Provinsi Riau," jelasnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, pada tahun 2024 seluruh kabupaten kota di Indonesia ditargetkan capai 100% terselenggaranya KKS. Oleh sebab itu, perlu upaya percepatan untuk mencapai target tersebut.

"Strategi yang dilakukan saat ini adalah pendampingan dan pembinaan kabupaten kota yang belum mengimplementasikan KKS. Diharapkan, setelahnya kabupaten kota yang belum dapat segera mempersiapkan diri untuk menyusul," terangnya.

Dirjen P2P itu melanjutkan, daerah yang belum menyelenggarakan KKS diharapkan mengadopsi cara-cara baik dari daerah lain yang sudah sukses menyelenggarakan KKS.

"Ambil dan adopsi hal baik dan manfaatnya dari wali kota atau bupati yang sudah sukses menyelenggarakan KKS di daerahnya," ucapnya.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud mengatakan, prioritas utama dari program KKS saat ini adalah ODF (Open Defecation Free) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS). yaitu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, karena pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan.

"Dengan tuntaskan SBABS, ini sejatinya cerminan harkat dan martabat kemajuan suatu bangsa. Dari 34 Provinsi di Indonesia, baru 3 provinsi yang berhasil. Sisanya harus mengambil langkah agar 2024 angka BAB Sembarang menjadi 0%," terangnya.

Restuardy melanjutkan, kabupaten kota yang telah menyelenggarakan program ini terbukti mencapai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), Indeks Keluarga Sehat (IKS), dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) lebih tinggi dibanding daerah yang belum menyelenggarakan.

"Pada prinsipnya, ini tidak lepas dari kepala daerah. Kepala daerah yang peduli dan berpihak pada kondisi lingkungan dan masyarakat pasti sukses. Perlu komitmen menuju KKS," tutupnya.