PEKANBARU - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Provinsi Riau menggelar diskusi publik terkait optimalisasi peran zakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau, berlangsung di Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau, Selasa (18/7/2023).

Dalam diskusi publik ini, ISEI Riau turut mengandeng Pemprov Riau, OJK Provinsi Riau, Baznas Riau, Forum Zakat Riau, Pemkot Pekanbaru, Tokoh Masyarakat Riau dan Universitas Tinggi di Riau.

Mengawali sambutan, Ketua ISEI Cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau Herman Boedoyo menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu sumber dan merupakan rukun islam juga pedoman bagi setiap muslim untuk membersihkan sebagian harta yang didapat.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi ISEI untuk melakukan kegiatan diskusi publik ini, yang pertama sebagai sarana informasi kepada masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan mengetaskan kemiskinan melalui peran lembaga zakat.

"Kedua, mendorong munculnya terobosan dalam pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan di masyarakat juga yang ketiga, mengembangkan sumber pendanaan pembangunan diluar APBN/APBD dalam program pengentasan kemiskinan," kata Herman Boedoyo.

Pihaknya juga menyampaikan, Provinsi Riau juga mempunyai potensi zakat yg sangat besar. Melihat potensi yang ada, di Riau ini dapat mencapai 1.8 triliun. Namun, hasil yang baru diperoleh dalam pengumpulan zakat ini belum mencapai 50 triliun. "Baznas Riau baru terkumpul 39 miliar, kami berharap, lembaga amil zakat diluar Baznas dapat bersinergi bersama bagaimana menggali potensi-potensi zakat yang ada di Riau," ujarnya.

Sementara, untuk potensi pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau pada Tahun 2021 mencapai 7 persen dan tahun 2022 turun menjadi 6,8 persen. Begitu juga, kemiskinan ekstrem di riau tahun 2021 1,12 persen dan tahun 2022 menurun jadi 1,4 persen.

Sesuai dengan amanah Presiden Indonesia, kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia pada Tahun 2024, harus mencapai nol persen. Tentunya dalam mewujudkan hal tersebut perlu kerjasama seluruh pihak, baik dari pemerintah, swasta, organisasi lainnya dan juga masyarakat.

"Tentunya hal ini adalah tugas kita bersama, tidak hanya tugas pemerintah bagaimana pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Riau dapat terwujud. Selain itu, juga harus ada langkah-langkah strategis bagaimana kemiskinan itu dapat dituntaskan," ungkap Herman Boedoyo.

Sementara itu, mewakili Gubenur Riau Syamsuar Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan menyatakan bahwasanya zakat merupakan bagian dari program pengembangan dana sosial syariah yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Dimana, zakat ini dapat menjadi salah satu alat untuk menahan tingkat penurunan daya beli masyarakat," ungkap M Job Kurniawan.

Ia menjelaskan, bahwasanya penyaluran zakat ini, dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kemiskinan sejalan dengan program pemerintah dengan program kerja yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan, menanangani musibah dan bencana, serta menuntaskan program program SDGs.

"Kami sangat mendukung pelaksanaan kegiatan diskusi publik terkait optimalisasi peran zakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Riau ini," jelasnya.

"Mari kita jadikan momentum ini sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan penerimaan masukan dari masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan," ajak M Job Kurniawan.

Selain, untuk memperoleh informasi dan penerimaan masukan dari masyarakat. Kegiatan diskusi publik ini juga untuk mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang tepat di Provinsi Riau serta menyusun kegiayan bersama dalam pengentasan di Provinsi Riau.

Turut hadir pada kegiatan diskusi pubkik tersebut, Kepala OJK Riau Muhammad Lutfhi, Ketua Baznas Riau, Ketua Forum Zakat Riau, Staff Ahli Bidang Dan Keuangan Kota Pekanbaru Mahyudin, Tokoh Masyarakat Wan Abu Bakar dan taku undangan lainnya.