PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, menjadi narasumber dalam dialog lintas agama dengan tema “Peran Lembaga Kepolisian Dalam Menjaga Netralitas dan Keamanan Menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024 di Provinsi Riau”. Itu digelar Badan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Riau di The Zuri Hotel, Pekanbaru Selasa (20/6).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Riau Syamsuar diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Riau, Masrul Kasmy.

Iqbal dalam pemaparannya mengatakan, setiap agama mengajarkan segala sesuatu harus dibicarakan dengan pemikiran yang tenang dan kecerdasan dalam wadah musyawarah. Sebab, menurutnya, kerukunan umat merupakan modal dasar persatuan dan kesatuan Bangsa.

"Kami mengharapkan melalui forum ini bisa menyatukan umat apapun jenis aliran agama sesama umat beragama harus saling menghargai," kata Iqbal.

Dia menjelaskan, Riau adalah provinsi yang mempunyai banyak ragam suku bangsa di Indonesia. Riau adalah daerah yang mempunyai banyak budaya, etnis, agama, dan adat istiadat. Hal ini merupakan sebuah kekayaan daerah yang harus dijaga. 

"Jika kerhamonisan ini tercapai, maka daerah kita akan menjadi teladan, menjadi negeri yang aman, damai, dan tentram. Peran tokoh agama juga sangat di butuhkan untuk menyukseskan Pemilu 2024 ini," kata Iqbal.

Iqbal menambahkan, peran vital kepolisian dalam menjalankan pemilu damai sebagai cooling system. Penggunaa cooling system, kata Iqbal, karena tahapan Pemilu sudah berjalan. 

"Ibaratkan mobil mesin mobil sudah di-start, otomatis harus ada pendingin kalau tidak dia overheard mereka akan kepanasan. Artinya bagaimana negara hadir dengan seluruh komponen dalam mensukseskan Pemilu 2024 ini. Intinya kepolisian akan melakukan apa saja yang dianggap perlu agar pemilu terselenggara dengan aman nyaman kondiusif," jelasnya.

Pencegahan preemtif dan penegakan hukum juga penting dilakukan, karena ini adalah strategi untuk serangan pencegahan agar ada efek jera. Iqbal menegaskan, untuk para pelaku penyebar hoaks akan dilakukan upaya paksa kepolisian, apabila bukti cukup akan segera dilakukan penegakan hukum.

"Pencegahan preemtif dan penegakan hukum perlu dilakukan dalam memberantas isu hoak, apabila cukup bukti penegakan hukum langsung kita lakukan, hal ini sebagai efek jera bagi masyarakat," ucapnya.

Sementara, Gubernur Riau diwakili Asisten 1 Masrul Kasmy menyampaikan dialog tersebut membahas kerja sama antar lintas agama dalam menciptakan situasi yang kondusif pada pemilu tahun 2024 mendatang.

"Saya berharap pembahasan dalam dialog lintas agama bisa melebar pada persoalan-persoalan publik lainnya. Seperti LGBT, narkoba dan lain sebagainya," kata Masrul Kasmy.

Sementara itu, Abdul Rahman Qaharudin selaku Ketua FKUB Riau berharap pesan-pesan yang di dapat dari pertemuan tersebut bisa disampaikan secara masif kepada masyarakat. 

"Dialog lintas agama ini juga diharapkan dapat membangun keharmonisan antar umat beragama di Provinsi Riau meski menganut keyakinan yang berbeda serta dapat mendukung dan  menyukseskan Pemilu 2024 yang harmonis," pungkasnya.

Dialog lintas agama itu dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Riau Jenri Salmon Ginting, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Riau, Mahyuddin, Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir. 

Selain itu juga dihadiri Komandan Korem 031/WB diwakili Kasi Ter Kasrem 031/WB Kolonel Inf Hipni Maulana Farhan, Lanud Roesmin Nurjadin diwakili Kabintalid Lanud Rsn Letkol Sus Zemonnedi, dan seluruh pengrus FKUB Provinsi Riau.