JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan bahwa dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19, diperlukan strategi proaktif, persuasif terfokus dan terkoordinir dalam masa transisi pandemi menuju endemi.

Ia menyebutkan bahwa langkah-langkah yang bisa dilaksanakan adalah menerapkan protokol kesehatan, mendorong masyarakat tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

"Serta mengingatkan kepada masyarakat bahwa resiko pandemi COVID-19 masih bisa terjadi," ucapnya, dalam rakor pencabutan PPKM secara virtual, Senin (2/1/23).

John Wempi Wetipo melanjutkan, hal tersebut juga ditegaskan dalam instruksi Mendagri nomor 53 tahun 2022, tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi pandemi menuju endemi ditetapkan pada tanggal 30 Desember tahun 2022.

Adapun beberapa poin dalam Inmendagri tersebut, antara lain pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dinyatakan dihentikan sejak ditandatanganinya instruksi Mendagri Nomor 53 Tahun 2022.

Kemudian pemberhentian PPKM tidak sebagai pernyataan bahwa COVID-19 telah selesai, karena pernyataan pandemi selesai hanya dinyatakan oleh WHO.

"Diperlukan strategi proaktif, persuasif terfokus dan terkoordinir dalam masa transisi pandemi menuju endemi," ucapnya.

Wamendagri mengungkapkan, kemudian yang berikut adalah surveilans, melakukan vaksinasi dengan mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan.

"Sekali lagi mohon dukungan dari bapak ibu para gubernur, bupati, wali kota untuk terus bisa kita lakukan program vaksinasi," terang dia.

John Wempi Wetipo menambahkan, terkait dengan komunikasi publik, pemerintah diharapkan dapat mengintensifkan komunikasi, informasi dan edukasi dengan mengoptimalkan semua media dan tokoh masyarakat yang berpengaruh.

Selain itu, kepala daerah diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Kepala daerah juga diminta untuk mencabut segala regulasi yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan PPKM.

Serta kepala daerah selaku kepala satuan tugas atau kasatgas COVID-19 untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan  TNI, Polri, kejaksaan dan instansi vertikal lainnya untuk tetap mengaktifkan satuan tugas daerah dan memonitoring pengawasan dan mencermati perkembangan COVID-19, serta mengambil langkah-langkah dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

"Kepala daerah selaku kepala Satgas dapat memberikan rekomendasi desain keramaian dengan selektif terhadap setiap bentuk kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan," terangnya.

John Wempi Wetipo juga meminta Pemda untuk memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian melaporkan penanganan pencegahan dan pengendalian kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

"Itu u tadi beberapa langkah-langkah dari Inmendagri yang telah dikeluarkan terkait dengan soal pencabutan PPKM yang dapat kami sampaikan," tutup John Wempi Wetipo.