PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menerima audiensi dari para Datuk Penghulu Adat 4 Koto di Hilir. Pertemuan itu berlangsung di Kediaman Gubernur Riau, Senin (02/01/2022).

Datuk Rizaluddin selaku keponakan dari Datuk Bertuah terdahulu, menjelaskan kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi dan meminta saran juga berdiskusi bersama gubernur terhadap permasalahan yang terjadi di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Salah satu permasalahannya yaitu keberadaan PT Wana Jingga Timur (WJT) yang dianggap banyak merugikan masyarakat.

Untuk diketahui, PT WJT ini merupakan anak perusahaan sari PT Duta Palma Nusantara (DPN) juga PT Cerenti Subur di Kuantan Singingi. Lokasi terjadinya permasalahan sengketa lahan ini berada di Tanah Ulaiat Desa Koto, Kampung Baru Koto dan Gunung Belintang Kuantan Hilir.

"Kami mewakili datuk - datuk di Kuansing terutama Penghulu 4 Koto di hilir, banyak permasalahan terjadi terutama masalah perkebunan. Keberadaan perusahaan perkebunan yang bermasalah dari dulu sampai sekarang tidak kunjung selesai, menyangkut tanah ulayat yang diserobot tanpa ganti rugi," jelas Rizaluddin.

Ia menjelaskan bahwa, tanah ulayat ini dulunya merupakan hutan lindung dan terdapat perkuburan tokoh adat terdahulu, Niniak Darah Putih. Dulunya luas lahan tersebut mencapai ratusan hektar, namun saat ini tinggal setengah hektar saja.

"Kami sudah layangkan surat, tidak ada satupun tanggapan. Seolah - olah PT WJT tersebut sudah berkuasa dan semena - mena, tidak ada memberikan respon, solusi atau diskusi sekalipu. Kita juga sudah membuka diri untuk diskusi agar permasalahan yang ada dapat teratasi dan jalan keluarnya," tambah Rizaluddin.

Dikarenakan tidak ada respon dari PT WJT tersebut, maka dia membawa para datuk Penghulu Adat 4 Koto di hilir untuk berdiskusi dan untuk itulah meminta saran kepada Gubri Syamsuar 

"Permasalahan ini harus dituntaskan agar ada jalan keluarnya, tidak bisa dibiarkan begitu saja terutama permasalahan di tanah ulayat. Dalam ada. tanah ulayat itu harus ada pancong alasnya dan CSR nya harus jelas. Ini sudah CSR nya tidak ada, pancong alasnya juga tidak ada. Memang siapa mereka kok bisa berkuasa di tanah adat, tidak mungkin anak datuk diam saja dan harus bergerak," ujar Rizaluddin.

Pihaknya juga menyampaikan usulan dari masyarakat seperti pembangunan gedung SMK dan pegembangkan koperasi. "Bagaimana mengembangkan pertanian yang ada dan bisa mengembangkan ekonomi masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Riau menyambut baik kedatangan dari para Datuk Penghulu 4 Koto di hilir dan mendengarkan dengan seksama keluhan yang disampaikan.

"Terimakasih atas kehadiran Datuk Penghulu adat 4 koto di hilir untuk menyampaikan aspirasnya, permasalahannya kami sudah tau dan didengar. Tentu kami tunggulah surat yang diusulkan terkait permasalahan tanah dan usulan tanah untuk koperasi, sekolah, polsek dan sebagainya," ucap Gubri Syamsuar.

Ia juga meminta kepada para datuk penghulu untuk menyiapkan data-data yang diperlukan agar permasalahan tanah di Kecamatan Inuman bisa terselesaikan dengan baik.

"Kami juga sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk dibicarakan dengan Kementrian LHK. Terhadap usulan tanah untuk sekolah itu, Insyaallah akan kami masukkan dalam APBD 2024," jelasnya.

PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menerima audiensi dari para datuk penghulu adat 4 Koto di Hilir, yang berlangsung di Kediaman Gubernur Riau, Senin (02/01/2022).

Datuk Rizaluddin selaku keponakan dari Datuk Bertuah terdahulu, menjelaskan kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi dan meminta saran juga berdiskusi bersama gubernur terhadap permasalahan yang terjadi di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Salah satu permasalahannya yaitu keberadaan PT Wana Jingga Timur (WJT) yang banyak merugikan masyarakat.

Untuk diketahui, PT WJT ini merupakan anak perusahaan sari PT Duta Palma Nusantara (DPN) juga PT Cerenti Subur di Kuantan Singingi. Lokasi terjadinya permasalahan sengketa lahan ini berada di Tanah Ulaiat Desa Koto, Kampung Baru Koto dan Gunung Belintang Kuantan Hilir.

"Kami mewakili datuk - datuk di Kuansing terutama Penghulu 4 Koto di hilir, banyak permasalahan terjadi terutama masalah perkebunan. Keberadaan perusahaan perkebunan yang bermasalah dari dulu sampai sekarang tidak kunjung selesai, menyangkut tanah ulayat yang diserobot tanpa ganti rugi," jelas Rizaluddin.

Ia menjelaskan bahwa, tanah ulayat ini dulunya merupakan hutan lindung dan terdapat perkuburan tokoh adat terdahulu, Niniak Darah Putih. Dulunya luas lahan tersebut mencapai ratusan hektar, namun saat ini tinggal setengah hektar saja.

"Kami sudah layangkan surat, tidak ada satupun tanggapan. Seolah - olah PT WJT tersebut sudah berkuasa dan semena - mena, tidak ada memberikan respon, solusi atau diskusi sekalipu. Kita juga sudah membuka diri untuk diskusi agar permasalahan yang ada dapat teratasi dan jalan keluarnya," tambah Rizaluddin.

Dikarenakan tidak ada respon dari PT WJT tersebut, maka dia membawa para datuk Penghulu Adat 4 Koto di hilir untuk berdiskusi dan untuk itulah meminta saran kepada Gubri Syamsuar 

"Permasalahan ini harus dituntaskan agar ada jalan keluarnya, tidak bisa dibiarkan begitu saja terutama permasalahan di tanah ulayat. Dalam ada. tanah ulayat itu harus ada pancong alasnya dan CSR nya harus jelas. Ini sudah CSR nya tidak ada, pancong alasnya juga tidak ada. Memang siapa mereka kok bisa berkuasa di tanah adat, tidak mungkin anak datuk diam saja dan harus bergerak," ujar Rizaluddin.

Pihaknya juga menyampaikan usulan dari masyarakat seperti pembangunan gedung SMK dan pegembangkan koperasi. "Bagaimana mengembangkan pertanian yang ada dan bisa mengembangkan ekonomi masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Riau menyambut baik kedatangan dari para Datuk Penghulu 4 Koto di hilir dan mendengarkan dengan seksama keluhan yang disampaikan.

"Terimakasih atas kehadiran Datuk Penghulu adat 4 koto di hilir untuk menyampaikan aspirasnya, permasalahannya kami sudah tau dan didengar. Tentu kami tunggulah surat yang diusulkan terkait permasalahan tanah dan usulan tanah untuk koperasi, sekolah, polsek dan sebagainya," ucap Gubri Syamsuar.

Ia juga meminta kepada para datuk penghulu untuk menyiapkan data-data yang diperlukan agar permasalahan tanah di Kecamatan Inuman bisa terselesaikan dengan baik.

"Kami juga sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk dibicarakan dengan Kementrian LHK. Terhadap usulan tanah untuk sekolah itu, Insyaallah akan kami masukkan dalam APBD 2024," jelasnya.