Jakarta - Dua daerah penghasil sawit di Indonesia, Riau dan Kalimantan Timur meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk transparan tentang penerimaan dan penyaluran dana sawit.

Gubernur Riau Syamsuar mempertanyakan soal peruntukan dana BPDPKS. Hal itu disampaikan Syamsuar dalam dialog industri Optimalisasi dan Keberlanjutan Industri sawit sebagai Penggerak Ekonomi Nasional yang di taja Tempo Media Group di hotel Borobudur Jakarta, Rabu malam (30/11). 

Ia meminta BPDPKS juga melibatkan daerah penghasil. Ia menyatakan Riau sebagai daerah penghasil terbesar di Indonesia dengan luas lahan 3,8 juta hektare.

"Kita kan ada Asosiasi Pemerintah Provinsi yang ketuanya pak Asran Noer yang juga daerah penghasil sawit, tolonglah kami dilibatkan," cecar Syamsuar, Rabu (30/11/2022).

Syamsuar menjabarkan dari data yang didapatkan sejak tahun 2016 hingga 2021, penerimaan BPDPKS mencapai Rp 168 triliun. Jika angka tersebut valid, kata dia, berarti Riau telah menyumbang Rp 57.4 triliun.

"Tapi apa didapat daerah penghasil, kami telah mengusulkan 15 milyar untuk pembangunan infrastruktur hingga saat ini tidak diakomodir," kata Syamsuar mempertanyakan.

Ia menekankan program peremajaan sawit rakyat masih jauh dari harapan, yakni baru 1,6 persen. Selain itu, Syamsuar menyoroti jumlah dana PSR sebesar Rp 30 juta per hektare yang menurutnya belum memadai dengan kondisi sekarang.

"Mudah-mudahan diskusi ini menjadi momentum perubahan pengelolaan dana sawit, intinya hasil pungutan sawit ini ada bagi hasilnya untuk daerah," harap Syamsuar.

Hal yang sama juga disampaikan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noer. Ia mempertanyakan dana BPDPKS. Sebagai daerah penghasil, Isran Noer mengaku Kaltim tidak dapat apa-apa.

"Kalau ditanyakan, peruntukan dana BPDPKS, sebagai daerah penghasil saya katakan, saya tak tahu dan tak dapat apa, " cetus Isran Noer.

Isran menjelaskan Industri sawit merupakan penopang ekonomi nasional. Ia mengatakan sebagai daerah penghasil pihaknya membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya.

"Sejak ada pungutan dana sawit, saya melihat belum jelas peruntukannya, dulu ada program biodiesel kemudian replanting tapi tak jelas," sebut ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini. ***