
Mendagri Minta Kepala Daerah Cek Kembali Kelengkapan Pelayanan Dasar Kesehatan
PEKANBARU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian meminta Kepala Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mengecek kembali kelengkapan pelayanan dasar kesehatan di daerahnya masing – masing.
“Rekan – rekan Kepala Daerah untuk bisa mengecek betul Poliklinik, Puskesmas yang terbengkalai tolong prioritaskan dan dicek kurangnya apa, jika sarana dan prasarananya gak ada. Ini harus dihidupkan dan diaktifkan, karena pelayanan dasar ini jika tidak baik itu akan membuat anak – anak kita menjadi stunting,” kata Tito di Hotel Grand Central. Selasa (8/11/2022).
Mendagri menginstruksikan kepada para Kepala Desa dan Camat untuk mengaktifkan dan mengikutsertakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu untuk mendata ibu hamil yang masuk kategori kurang mampu dari pintu ke pintu.
“Mereka ini kemudian diberikan makanan tambahan, ntah telur sebutir sehari, protein hewani yang baik seperti ikan, daging, sayur atau vitamin. Harus berbasis data,” ucapnya.
Melalui pendataan ini juga diharapkan akan dapat mempermudah pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan, sehingga penyaluran bantuan dan program – program dari pemerintah ini tepat sasaran.
“Detail, kurangnya apa sehingga mereka bisa dilakukan intervensi dan dilakukan penyaluran berbagai macam bantuan, sehingga tepat sasaran,” tutup Mendagri.
Sebagai informasi, untuk mengatasi masalah stunting ini, Pemprov Riau melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Percepatan Penurunan Stunting mulai dari tingkat Desa hingga Provinsi.
Kemudian, BKKBN Provinsi Riau telah membentuk tim pendamping keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebanyak 10.674 orang. Dimana TPK ini terdiri dari kader TP PKK, Kader KB, dan Bidan yang telah di SK-kan oleh Kepala Desa/Lurah setempat,
Tak hanya itu, BKKBN Provinsi Riau juga telah membentuk Tim Audit di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang melibatkan Dokter Anak, Dokter Obgyn, Ahli Gizi, dan Psikolog.
(Mediacenter Riau/wjh)