PEKANBARU - Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan bahwa diperlukan komitmen dari kepala daerah untuk menyukseskan penyelenggaraan otonomi daerah.

Suhajar Diantoro menerangkan, terdapat tiga kunci suksesnya penyelenggaraan otonomi daerah. Pertama yaitu kemauan kepala daerah dan didukung oleh DPRD.

Ia menuturkan, jika dilihat di kota-kota yang masyarakatnya dilayani dengan baik, itu sebagian besar karena kepala daerahnya mau dan berkomitmen untuk hal tersebut ditambah lagi adanya dukungan dari DPRD. Sehingga inovasi-inovasi yang dijalankan dapat terealisasi dengan baik.

"Bagaimana misalnya sebuah daerah mampu memberikan surat keterangan lahir di hari kedua kelahiran warga karena memang kepala daerahnya mau, daerah yang lain masih seminggu daerah tertentu sudah dua hari," ujarnya, dalam Rakornas percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda 2022 yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Rabu (28/9/22).

"Misalnya seorang kepala daerah memberikan pelayanan puskesmas berbasis SMS, karena kepala daerahnya mau. Daerah lain masih antri di puskesmas karena orang tidak tahu jam berapa ketemu dokter, tapi karena daerah satunya berbasis SMS sakit jam 12 malam langsung dijawab dan diberikan informasi kapan bisa berjumpa dokternya, kan lebih mudah," ungkapnya.

Suhajar Diantoro melanjutkan, kunci suksesnya pelaksanaan otonomi daerah yang kedua adalah kapasitas pemerintah daerah yang ditentukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendukung ide-ide besar kepala daerah.

Ia menerangkan, kapasitas pemerintah daerah menjadi tanggung jawab semua pejabat pemerintah. Karena jika SKPD tidak bisa meningkatkan kapasitasnya maka apa yang dicita-citakan kepala daerah tidak akan terwujud.

"Jadi kawan-kawan semua ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau kawan-kawan tidak meningkatkan kapasitas kita, maka kemampuan kepala daerah untuk berbuat baik melayani dengan baik akan tersendat-sendat, karena tidak ada orang yang mengerjakan. Kepala daerah butuh kita, butuh sekda dan kepala SKPD untuk siap mendukung apa yang dicita-citakan tadi," ujarnya.

Sekjen Kemendagri ini menambahkan, kesuksesan otonomi daerah yang ketiga adalah partisipasi dan kontrol rakyat. Sebutnya, pemerintah harus memberi ruang kepada rakyat untuk mengkritisi pemerintah, untuk ikut berpartisipasi dan menjadi cermin apakah yang sudah dikerjakan pemerintah sudah memuaskan bagi masyarakat atau belum.

Ia menerangkan pemerintah tidak boleh anti kritik. Karena di daerah ada PPID yang kalau pemerintah daerah tidak menjawab informasi publik yang diinginkan, maka bisa disidangkan.

Menurutnya, memang seperti kondisi hari ini pemerintah harus memberikan ruang kepada masyarakat, sebab sesungguhnya pemilik negara ini adalah rakyat dan pejabat pemerintah hanyalah operator pelayannya.

"Karena ya begitu lah yang dimaksud demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah pertemuan antara kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat hanya bisa dibatasi oleh kedaulatan hukum bukan oleh kita sebagai pejabat publik," tutupnya.