Pemprov Riau Terima Kunker Komite I DPD RI Bahas Pelaksanaan Program Reforma Agraria
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima kunjungan kerja (Kunker) Komite I DPD RI dalam rangka membahas pengawasan pelaksanaan program reforma agraria di Provinsi Riau, di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (26/9/22).
Mengawali pertemuan tersebut, Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmy menyambut baik kunjungan Komite I DPD RI ke Provinsi Riau. Yang mana dalam kunjungan DPD RI tersebut dalam rangka melakukan inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan program reforma agraria di Provinsi Riau.
"Tujuannya banyak sekali pembicaraan yang tentu (membahas reforma agraria di Provinsi Riau) yang perlu didiskusikan," katanya.
Ia mengungkapkan, Pemprov Riau juga senantiasa memberikan dukungan fasilitas terkait pelaksanaan program reforma agraria ini. Saat ini, ujarnya masih terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaan seperti konflik pertanahan.
Sehingga, Masrul Kasmy berharap pelaksanaan konflik lahan dan pelaksanaan program reforma agraria di Provinsi Riau dapat segera terselesaikan terutama terhadap persoalan yang masih terjadi dalam reforma agraria di Riau.
"Tentunya, kami membuka pintu dan ruang untuk diskusi mungkin banyak yang perlu diskusi pembahasan efektifnya," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III Komite I DPD RI, Darmasnyah Husein menyebutkan, dalam Perpres Nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, program ini diciptakan untuk melaksanakan kesejahteraan dan keamanan sosial.
Dilanjutkannya, reforma agraria ini juga sebagai pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat baru yang demokratis dan berkeadilan.
"Reforma agraria juga bertujuan untuk penataan ulang susunan ke pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber daya agraria khususnya tanah," ucapnya.
Oleh karena itu, ucapnya penyelesaian konflik agraria menjadi salah satu indikator keberhasilan reforma agraria. Sehingga melalui kunjungan ke Provinsi Riau ini juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program reforma agraria.
"Dengan sinergitas menghadapi persoalan reforma agraria seperti mafia tanah dapat dihadapi bersama. Hal ini juga agar pelaksanaan program reforma agraria dalam terwujud," ungkapnya.
(Mediacenter Riau/dw)