PEKANBARU - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong para kepala daerah untuk melakukan transformasi birokrasi di wilayahnya. Hal ini sebagaimana mandat Presiden Joko Widodo terkait reformasi birokrasi.

Ada empat poin yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk melaksanakan arahan presiden tersebut.

"Pertama transformasi berbasis kinerja. Indeks kualitas ASN di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Oleh karena itu, pemerintah mendorong transformasi dari segi organisasi, kepegawaian, maupun sistem kerja dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. Ke depan perlu transformasi kinerja. Supaya ke depan fungsinya hebat," ujar Abullah Azwar dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (25/9/2022). 

Kedua, birokrasi itu harus berdampak. Kedepan ASN harus menjunjung tinggi birokrasi yang baik. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Presiden jika birokrasi bukan hanya tumpukan kertas tapi juga harus berdampak. Menurutnya, birokrasi juga diminta agar lebih lincah dalam melayani masyarakat.

Lalu, ketiga yakni birokrasi kolaboratif. Menteri Anas mengatakan pemerintahan kolaboratif nantinya bisa mewujudkan pemahaman lebih baik untuk memecahkan masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Kinerja yang tidak ego sektoral memungkinkan kerja organisasi lebih efisien dalam menciptakan kinerja berbasis outcome.

Kemudian, poin keempat adalah birokrasi yang melayani, pembangunan kualitas layanan tak luput dari peran para pimpinan. Mantan Bupati Banyuwangi tersebut menyontohkan semasa menjabat sebagai bupati, ia mendorong jajarannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, diantaranya melayani dengan senyum dan bertindak cepat dalam menangani keperluan masyarakat.

"Pelayanan itu sederhana saja, termasuk dari senyum. Dan orang kalau datang ditanya dulu, itu bagian dari pelayanan supaya mereka sesenang," tandasnya.