PEKANBARU - Keterbukaan informasi publik yang merupakan kewajiban setiap Badan Publik menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi, memiliki peran penting di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah.

Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce mengatakan, Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari semua area dari reformasi birokrasi. 

"Keterbukaan informasi publik kita bisa menginformasikan kepada publik mengenai kerja-kerja kita, dalam konteks perumusan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi kebijakan khusus bidang PANRB,” ujar Averrouce, melalui keterangan tertuli, Minggu (25/9/2022). 

Dikatakan dia, keterbukaan informasi publik tidak hanya sekadar memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, keterbukaan informasi publik berkaitan erat dalam hal pertanggungjawaban kinerja.

“Dalam kaitan akuntabilitas kinerja kita mendorong keterbukaan ini untuk menyampaikan kerja-kerja, kinerja dari Kementerian PANRB untuk disampaikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut dijelaskan, keterbukaan informasi publik juga diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik.

Untuk itu, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik terus mendorong masyarakat untuk secara terbuka mengakses informasi publik melalui berbagai kanal yg ada.

“Bagaiamana mewujudkan pemerintah yang terbuka dengan keterbukaan informasi publik yang kita lakukan, ada sinergi pemerintah dan masyarakat, yang menarik, ini juga dapat menangkal berita bohong (hoaks),” ungkapnya

Lebih lanjut disampaikan, melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat juga dapat memberikan input, saran dan masukan kepada pemerintah.

“Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik,” tuturnya.

Untuk diketahui, Kementerian PANRB meraih klasifikasi Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 lalu. Sebagai informasi, keterbukaan informasi publik merupakan mandat dari Undang-undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan ini memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi Komisi Informasi Pusat Samrotunnajah Ismail menjelaskan stratrgi keterbukaan informasi publik dalam portal satu data.

Dijelaskan, sarana platform system digitalisasi yang terpadu dengan data terintegrasi merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan menghadapi era digitalisasi yang terus berkembang.

“Platform ini merupakan media poros (one gate system) dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sarana pendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya yang dapat digunakan semua pihak yang berkepentingan,” pungkasnya.