PEKANBARU - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti menyampaikan bahwa penandatangan kerja sama optimalisasi pajak yang dilakukan antara Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak (DJP) dan DJPK sebetulnya yang paling banyak menerima manfaat adalah daerah.

Astera menjelaskan, dari hitungan DJPK, daerah itu sampai dengan semester I tahun 2022 itu mendapatkan tambahan potensi pajak 901 miliar. Sementara Direktorat Jenderal Pajak hanya mendapat tambahan realisasi 63,68 miliar. Namun  bedanya untuk di daerah itu masih potensi, sedangkan yang di DJP sudah menjadi realisasi.

"Jadi tantangannya buat bapak ibu para kepala daerah, gubernur, bupati/wali kota bagaimana merealisasikan yang 901 miliar tersebut melalui kerjasama antara Pemda dan Kementerian Keuangan dalam hal ini DJP dan DJPK," ujarnya, saat penandatanganan kerja sama optimalisasi pajak bersama DJPK, Pemda secara virtual, Kamis (15/9/22).

DJPK melanjutkan, saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), salah satu dari pada pilarnya adalah penguatan local taxing power.

Astera mengungkapkan, ini sejalan dengan hal tersebut, jadi untuk itu ia mengajak, DJP, DJPK dan Pemda untuk bersama-sama untuk membantu bagaimana daerah bisa menguatkan local taxing power.

Karena terangnya, daerah itu banyak yang sebetulnya punya potensi besar, tapi ini belum bisa direalisasikan dengan baik dengan berbagai kendala yang ada.

"Untuk itu kami dari Kementerian Keuangan hadir, karena saya sebenarnya disini sebagai intermediary aja membantu antara DJP dengan daerah supaya bisa saling sinergi dan juga yang paling penting adalah cuan (dari optimalisasi pajak)," ungkapnya.

Ia menginginkan, potensi pajak ini lebih baik digali lebih dalam, diperbaiki bagaimana sinerginya, sehingga memiliki hasil yang lebih maksimal dan optimal sesuai dengan harapan. 

Ia menambahkan, ini merupakan suatu era baru, kerja sama yang lebih sinergis dan tentunya juga nanti bisa ditingkatkan dengan suatu sistem informasi. Sehingga akan memudahkan kedua belah pihak dalam menjalin sinergitas.

"Ini merupakan suatu awal bagaimana kita bisa mensinergikan langkah antara pusat dan daerah. Jadi melalui sisi penerimaan kalau ini sudah kuat yang belanja juga pasti akan lebih kuat. Jadi kami betul-betul mengharap kerjasama dari bapak ibu sekalian para kepala daerah," ujarnya.