PEKANBARU - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Suryo Utomo menyampaikan bahwa sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak untuk pembangunan.

Untuk itu sebutnya, melalui perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak.

"Saya pikir ini adalah saatnya yang paling bagus untuk kita bergerak ke depan, sama-sama bersinergi untuk peningkatan apa yang sangat kita perlukan untuk pembangunan," ujarnya, saat penandatanganan kerja sama optimalisasi pajak bersama DJPK, Pemda secara virtual, Kamis (15/9/22).

Suryo Utomo menerangkan, adanya kerja sama tersebut tujuannya sama. Yakni antara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PDBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan. APBN untuk nasional, sedangkan APBD tugasnya membiayai pembangunan daerah.

Ia menuturkan, pembangunan daerah kalau dikumpul-kumpulkan jadinya pembangunan nasional. Oleh karena itu, DJP, DJPK, dan Pemda harus terus berkolaborasi agar manfaat pajak dapat dirasakan.

"Sedikit yang melaporkan, sejak tahun 2019 yaitu sekitar 152 Pemda itu sudah gandeng bareng dengan DJP dan jumlah ada sekitar 6.745 wajib pajak yang kita coba lakukan pengawasan bersama. Jadi minimal satu orang (objek pajak) dilihat berdua gitu kan, paling tidak menutup kemungkinan dan celah sesuatu yang tidak terlihat," ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu ini mengungkapkan, di setiap daerah memiliki tambang. Tambang tersebut memiliki konektivitas kewajiban dengan daerah dan pusat.

Oleh karenanya, ia mengajak Pemda untuk sama-sama melihat potensi yang ada ini agar bisa dikonversikan untuk penerimaan, baik untuk pusat maupun daerah.

"Kita bisa lakukan pengawasan atau penegakan hukum bersama, saya betul-betul ingin ini saatnya bagi kita untuk saling bersama bergandengan untuk kemaslahatan yang lebih baik lagi," ucapnya.

Suryo Utomo melanjutkan, ada beberapa memang tujuan DJP bersama KPK tentang tindakan pencegahan dalam hal optimalisasi pajak tersebut.

Ia menginginkan bagaimana betul-betul kegiatan usaha yang ada di Indonesia ini bisa teratasi dengan baik, khususnya kegiatan usaha yang memang memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Indonesia.

"Nah ini yang saya kepingin bersama KPK, kemarin kita juga bicara masalah sawit, kita bicara masalah mineral, tambang yang lain. Kalau kita bisa bersama-sama dalam satu barisan alangkah lebih indahnya kita melakukan pekerjaan secara bersama," ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu ini mengharapkan manfaat dari optimalisasi pajak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat, baik ditingkat pusat maupun daerah.