PEKANBARU - Pemprov Riau resmi usulkan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masuk penilaian Zona Instegritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Usulan tersebut diusulkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara - Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Keempat OPD tersebut yakni Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad (RSUD AA), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selain itu Inspektorat  Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau.

"Sudah kita usulkan ke Kemenpan-RB. Sekarang menunggu penilaian saja lagi," kata Kepala Inspektorat Riau, Sigit Juli Hendrawan, Senin (4/7/22). 

Pengusulan empat OPD tersebut, setelah hasil penilaian yang dilakukan Inspektorat selaku pengawas dan tim penilai internal di lingkungan Pemprov Riau menganggap telah menuhi syarat yang ditentukan Kemenpan-RB. 

Ada pun syarat yang ditentukan tersebut diantaranya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sudah berjalan dengan tertib dan baik. 

LHKASN merupakan salah satu instrumen pencegahan dalam tindak pidana korupsi serta salah satu indikator dalam zona integritas. 

"Sebelum diusulkan kita dari Pemprov lakukan dulu penilaian. Seperti nilai totalnya harus 75. LHKASN harus 100 persen. Survey kepuasan pelayanan masyarakat harus maksimal," kata Kepala Inspektorat Riau. 

Selain itu ada juga terpenuhinya dua aspek utama. Yakni komponen pengungkit dan dan komponen hasil. Dua komponen ini juga menjadi hal penting dalam penilaian oleh Kemenpan-RB. 

Untuk komponen pengungkit, penilaian tertuju pada manajemen perubahan, penataan manajmen sumber daya manusia, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabikitas, penguatan pelayanan publik.

Sedangkan untuk komponen hasil, dititik beratkan pada pemerintahan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Kualitas pelayanam publik serta kepuasan pelayanan masyarakat. 

Kapan waktu penilaian, menurut Sigit lagi tidak ditentukan waktunya. Nantinya, tim dari Kemenpan-RB akan melakukan penilaian secara diam-diam. 

Bagi OPD yang dipandang memenuhi aspek penilaian yang sudah ditentukan akan dapat rekomendasi menjadi ZI menuju WBK.

"Surveynya diam-diam. Bisa nanti dalam urusan apa, aspek penilainnya sudah ditentukan. Misalnya aspek kepuasan layanan, kualitas layanan, akuntabilitas," papar Sigit lagi. 

Jika hasil yang dicapai sebaliknya, tentu akan menjadi catatan bagi Kemenpan-RB. Hal ini tentu bukanlah hasil yang diharapkan.

"Kami berharap usulan ini bisa jadi penilaian yang maksimal menjadi ZI menuju WBK," ungkap Sigit.