PEKANBARU - Masyarakat diminta tak perlu panik akan kebutuhan hewan kurban di Riau. Pasalnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, puluhan ribu sapi telah dipasok dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Sumatera Barat. 

Dari tiga provinsi tersebut,  Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi pemasok terbanyak hewan ternak sapi. Kemudian, disusul Provinsi Bali dan Sumatera Barat (Sumbar). 

"Insya Allah ketersediaan hewan kurban cukup. Kita sudah pasok ribuan sapi terbanyak dari NTT. Ada juga Bali dan Sumbar," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Riau, Herman, Kamis (16/6/22). 

Dijelaskan Herman, kebutuhan hewan kurban di Riau sebanyak 42 ribu. Diperkirakan dia, 70 persen pasokan sapi kurban sudah masuk ke Riau. 

"Saat ini udah tersuplai di masing-masing daerah sesuai kebutuhan. Hewan ternak yang didatangkan jenis sapi madura," jelasnya. 

Dikatakan dia, untuk sisa pasokan sapi kurban dari NTT dan Bali saat ini masih dalam perjalanan, semuanya diangkut melalui jalur darat. 

"Inikan ada beberapa pemasoknya. Yang jelas  dalam perjalanan dan hampir sampai ke Riau," kata Herman.

Ada pun alasan dipilihnya angkutan jalur darat, lantaran perhitungan dari sisi bisnis atau minim resiko apabila dibandingkan melalui jalur laut.

"Sebenarnya kalau biaya lebih murah laut. Walau pun lebih cepat, tapi resiko tinggi. Pemasok tentu pertimbangan bisnis. Resiko darat lebih minim, tapi waktunya memang agak lama," ujar Herman.

Khusus untuk hewan kurban yang didatangkan dari Sumbar, menurut Herman, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dua provinsi, NTT dan Bali. 

Pasalnya, Sumbar termasuk wilayah yang banyak terdapat kasus Penyakit Mulut dan Kuku( PMK). 

Namun, karena kebutuhan sapi kurban harus dicukupi, maka Pemprov Riau memberikan keringanan memperbolehkan mendatangkan sapi dari Sumbar dengan pemeriksaan kesehatan ketat. 

Setiap hewan sapi dipasok, Pemprov Riau berkewajiban mencek atau konfirmasi langsung ke dinas terkait dan tempat ternak sapi tersebut. Hal ini untuk memastikan sapi yang dipasok benar-benar terbebas dari PMK. 

"Memang Sumbar banyak kasus PMK. Makanya kita perketat setiap hewan yang akan dipasok wajib ada surat kesehatannya. Kita cek langsung kondisi realnya. Kita tidak mau jadi masalah. Karena kita memang butuh," papar Herman lagi.