JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepada semua pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melaksanakan dan mendukung program prioritas Presiden di daerah. 

Tomsi Tohir menyebutkan, program prioritas Presiden ini harus didukung oleh semua Pemda, sebab jika tidak dilaksanakan akan ada sanksinya. 

"Ini program prioritas Presiden, akan ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan. Bagi yang belum mengusulkan sampai batas waktunya, kepala daerahnya akan kita undang khusus untuk mempertanggungjawabkan kenapa ini belum," ucapnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi, disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (16/6/25). 

Tomsi Tohir melanjutkan, beberapa program prioritas Presiden yang wajib didukung Pemda di antaranya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembangunan Tiga Juta Rumah, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Sekolah Rakyat, hingga Program SMA Unggul Garuda. 

Dia menyebutkan, untuk MBG, pemerintah daerah yang belum mengusulkan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga minggu ketiga Juni masih ada 191 Pemda. 

Selanjutnya, untuk program tiga juta rumah, kata dia, masih terdapat beberapa Pemda yang belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). 

"Masih ada lima Pemda yang belum melakukan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta enam Pemda yang belum melakukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga minggu ketiga Juni ini," ujarnya. 

Sekjen Kemendagri mengungkapkan, program prioritas Presiden yang perlu didukung Pemda selanjutnya adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). 

Dia menjelaskan, puskesmas yang belum melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi masyarakat angkanya masih cukup tinggi, yaitu 723 puskesmas. 

"Minggu pertama Juni jumlah puskesmas yang belum melakukan PKG terdapat 779, kemudian minggu kedua turun jadi 751, dan minggu ketiga ini sebanyak 723 puskesmas, artinya ini angka masih cukup tinggi," ucap Tomsi Tohir. 

Berikutnya, Tomsi Tohir juga menyoroti program prioritas Presiden untuk pembentukan Koperasi Merah Putih. Katanya, hingga saat ini masih terdapat 3.875 desa atau kelurahan yang belum melaksanakan musyawarah desa kelurahan/desa khusus untuk pembentukan koperasi tersebut. 

"Untuk program Sekolah Rakyat, pemerintah daerah yang belum mengirimkan data usulan calon lahan pembentukan Sekolah Rakyat masih ada 189 Pemda, jadi mohon ini untuk segera," tuturnya. 

Terakhir, Tomsi Tohir meminta kepala daerah untuk memprioritaskan program prioritas Presiden ini di daerah, sehingga program tersebut dapat segera terealisasi. 

"Tolong ini (program prioritas Presiden) menjadi perhatian bersama," tutupnya.