ppid@riau.go.id (0761) 45505

DPRD Riau Siap Mendorong Terwujudnya Daerah Istimewa Riau

  • PPID UTAMA
  • 24 May 2025
  • 56 View

PEKANBARU - Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR), bertemu  dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Kaderismanto, Jumat petang (23/05/2025). Dalam pertemuan formal itu terungkap bahwa DPRD Riau siap mendorong terwujudnya daerah istimewa Riau karena memang keinginan dan hak masyarakat Riau. 

Hadir dalam pertemuan itu Ketua BPP DIR yang juga Ketum DPH LAMR Provinsi Riau Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, Sekretaris BPP DIR Datuk Afrizal Alang, Wakil Sekretaris DPP DIR Datuk Toni. Kemudian hadir pula sejumlah elemen masyarakat seperti FKPMR, DMDI, MUI Riau, FPK Riau, FKUB Riau, MDI Riau, Ijtihad Muballighin Riau, Muslimat NU Riau. Sementara itu Ketua DPRD Riau Kaderismanto didampingi anggota DPRD Riau dari PKB, Misliadi. 

Pada kesempatan itu Datuk Seri Taufik menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan berkaitan dengan daerah istimewa Riau, mulai dari sembang-sembang daerah istimewa Riau, pembentukan Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau dan terakhir bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) digelar pula Maklumat Daerah Istimewa Riau, Terima Kasih Indonesia. Semua kegiatan ini berlangsung di balai adat LAMR. 

Keinginan Lama

Kesah keinginan daerah istimewa Riau ini, ucap Datuk Seri Taufik, sudah sejak lama diinginkan leluhur masyarakat Riau, belakangan ini pada saat dengar pendapat dengan Komisi II DP RI, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri), Akmal Malik, mengungkap 6 provinsi diusulkan dengan status istimewa. ''Jauh sebelumnya, pada tahun 2024 Tempo menulis hanya menyebutkan daerah istimewa yang diusulkan hanya Riau,'' ujar Datuk Seri Taufik. 

''Ini kesempatan, Riau diusulkan menjadi daerah istimewa. Kito dikasi. Jadi, usah lengah lagi,'' kata ketua DPRD Riau yang biasa disapa Bang Kade, menyela dengan logat Melayu Bengkalis.

Datuk Seri Taufik juga sempat mengatakan, secara historis patut dipertimbangkan daerah istimewa Riau bahwa saat Indonesia merdeka, masih berdiri dengan kokoh sejumlah kerajaan Melayu yakni Siak, Indragiri, Pelalawan, Gunung Sahilan, Lima Luhak Rohul, dan pemerintahan adat Andiko 44. Kerajaan-kerajaan dan sistem adat itu semua, menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, sekaligus menyerahkan kedaulatan dan harta tak sedikit, termasuk harta milik pribadi. 

''Secara historis, budaya dan SDA Riau sangat potensi menjadi daerah istimewa. Sekarang, BPP DIR sedang menjemput dukungan dari ratusan ormas yang ada di Riau. Dukungan ini nantinya akan diarak dan ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Melayu sejak zaman kerajaan dulu,'' kata Datuk Seri Taufik. 

Naskah Akademis

Selain menyampaikan hal itu, Datuk Seri Taufik juga mengabarkan bahwa naskah akademis tentang daerah istimewa Riau yang sedang disusun tim BPP DIR, Insya Allah dalam waktu sebulan sudah siap.

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Riau (FKUB) Tuan K.H Abdurrahman Qoharuddin pada kesempatan itu menyebutkan, bahwa secara historis sejak zaman kolonial lagi keiginan daerah istimewa ini sudah diminta. Apalagi sekarang ini, Riau adalah rumah besar rumpun melayu.

"Jadi, Daerah istimewa ini adalah hak Riau, karena ini hak maka harus kita perjuangkan dan merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat Riau. Bukan berlebihan, dalam Islam ini namanya jihad dalam arti kata bersunguhan,'' ucap Tuan K.H Abdurrahman.

Dari Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Auni M. Noor, juga menyatakan bahwa wajar jika Riau meminta daerah istimewa bila melihat sejarah perjuangan masyarakat Riau terhadap kemerdekaan RI. ''DIR ini semua diuntungkan, tidak hanya masyarakat tapi pemerintah provinsi dan pusat juga diuntungkan,'' kata Auni. 

''Daerah istimewa, tentunya kita diistimewakan terutama mendapat porsi anggaran yang sesuai dengan status istimewa yang berkeadilan yang seharusnya diterima Provinsi Riau,'' kata Masrul Kasmy dari Dunia Melayu Dunia Islam. 

Karenenanya, Abdul Razak dari MDI menyebut, perlu target karena hal ini berkaitan dengan pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah pusat, dan langkah nyatanya tergantung pada narasi yang dibuat di dalam naskah akademis. 

Siap Membantu

Setelah mendengar semua harapan dari BPP DIR dan elemen masyarakat itu, Kaderismanto langsung saja mengatakan, kalau tak kita yang memperjuangkan daerah istimewa ini siapa lagi. ''DIR memang hak kita, hal ini akan saya komunikasikan dengan kawan-kawan di DPRD baik di komisi maupun di fraksi,'' katanya. 

Pertemuan petang ini, jelas Kaderismanto, menjadi penting dan ketika LAMR menjadi motor perjuangan ini maka bisa menghimpun semua elemen masyarakat yang ada di Riau ini. ''Kita siap membantu apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan daerah istimewa Riau ini, dan kita semua harus kompat,'' kata Bang Kade. 

Daerah Istimewa Riau kali ini, jelas Bang Kade, kita diusulkan oleh pusat dan ini adalah kesempatan yang harus ditangkap, jangan sampai lepas. ''Kita juga harus melakukan langkah politik, dengan menyurati ketua DPR RI, Komisi II DPR RI, dan DPD RI, mana tau nanti ada hambatan,'' ucap Bang Kade. 

Dia bersama Komisi III DPRD Riau, segera memanggil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membantu perjuangan ini. "Jangan sampai duit pribadi Datuk-datuk kita keluar untuk usaha ini," timpal anggota DPRD Riau, Misliadi. 

Bang Kade juga sepakat masalah DIR ini nantinya, berkaitan dengan hari jadi Riau pada tanggal 9 Agustus, diangkat lebih luas lagi. ''Kita sangat mendukung DIR karena hanya ada satu kepentingan yakni, kepentingan masyarakat, ucap Bang Kade. 



(Mediacenter Riau/fik)

Struktur PPID

Struktur Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Riau

H. ABDUL WAHID, M.Si

Gubernur Riau

Ir. H. S.F. HARIYANTO, M.T

Wakil Gubernur

Ir. MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID, MT

Plh. Sekretaris Daerah

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Penghargaan

Daftar Penghargaan Pemerintah Provinsi Riau

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII "baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII “baik” pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi

Penghargaan pembina K3 terbaik

Penghargaan pembina K3 terbaik

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A

Informasi PPID

Informasi Data PPID Riau

Informasi Publik

731

  • 288 Tersedia Setiap Saat
  • 383 Berkala
  • 50 Serta Merta
  • 10 Dikecualikan

Permohonan Informasi

422

  • 136 Selesai
  • 184 Ditolak
  • 90 Sedang Proses

Member PPID

475

  • 474 Aktif
  • 1 Tidak Aktif

Info Grafis

Daftar Info Grafis

PPID OPD

Daftar link website PPID Pembantu Provinsi Riau

PPID Kabupaten/Kota

Daftar link website PPID Kabupaten/Kota

Kota Dumai Kab. Siak Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Pelalawan Kab. Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kab. Kuansing Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir

Play Store