
Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi, Begini Arahan Sekjen Kemendagri
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir kembali memimpin rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi rutin bersama pemerintah daerah se Indonesia, disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (5/5/25).
Dalam arahannya Tomsi Tohir menyampaikan bahwa dalam upaya pengendalian inflasi memerlukan usaha dan kebijakan yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk itu, dia mengimbau kepada Pemda untuk melaporkan bagaimana kondisi inflasi di wilayahnya masing-masing, serta menyampaikan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menekan inflasi
"Kita melaksanakan rakor inflasi hari Senin pertama di bulan Mei. Tentunya setiap awal bulan kita akan menyimak berkaitan dengan angka inflasi bulan lalu. Seperti biasa, bapak ibu sekalian kami berharap untuk daerah yang tinggi inflasinya ataupun Indeks Perkembangan Harga untuk bisa menjelaskan upaya yang sudah dilakukan serta kesulitan yang dihadapi," ujarnya.
Selanjutnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, melaporkan secara nasional inflasi bulan ke bulan April 2025 terhadap Maret 2025 sebesar 1,17 persen, dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,95 persen, serta inflasi tahun kalender April 2025 terhadap Desember 2024 sebesar 1,56 persen.
Pudji Ismartini menambahkan inflasi April 2025 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan April 2024 lalu, dan inflasi tahunan lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya namun lebih rendah dibandingkan April 2024
Secara bulan ke bulan jelas dia, pada April 2025 terjadi inflasi pada sektor perumahan, air, listrik, dan Bahan Bakar Minyak Rumah Tangga sebesar 6,60 persen dengan andil inflasi 0,98 persen.
Kemudian, inflasi juga terjadi pada sektor perawatan pribadi, dan jasa lainnya yakni karena terjadi kenaikan harga emas, dengan angka inflasi 2,46 persen, atau mengalami andil inflasi sebesar 0,16 persen.
"Secara Years on Years, sektor makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi 2,17 persen atau mengalami andil inflasi 0,54 persen. Kemudian sektor perawatan pribadi, dan jasa lainnya juga mengalami inflasi 9,93 persen atau dengan andil inflasi 0,62 persen," ujar dia.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS mengungkapkan, secara bulan ke bulan April 2025, 145 kabupaten/kota mengalami inflasi dan lima kabupaten/kota mengalami deflasi.
Untuk di Pulau Sumatra, Inflasi tertinggi bulan ke bulan terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 2,15 persen, Kabupaten Kerinci 2,01 persen dan Kabupaten Karimun 1,97 persen.
Sedangkan di Wilayah Jawa, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Gunungkidul sebesar 1,79 persen, Kudus 1,63 persen, dan Kabupaten Rembang 1,63 persen.
"Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 1,10 persen, Kabupaten Tabanan 1,09 dan Singraja 0,80 persen," ucapnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS menambahkan, inflasi tertinggi di Pulau Kalimantan terjadi di Kota Banjarmasin sebesar 1,35 persen, lalu di Tanjung 1,28 persen dan Kota Pontianak 1,24 persen.
Untuk di Sulawesi, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tolitoli sebesar 2,27 persen, Kabupaten Kolaka 1,95 persen, dan Luwuk 1,92 persen.
"Sedangkan inflasi tertinggi di wilayah Papua - Maluku terjadi di Kabupaten Nabire 1,73 persen, Kabupaten Sorong 1,65 persen, dan Kota Ternate 1,61 persen," ucapnya.
(Mediacenter Riau/ip)