PEKANBARU - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syafrizal, menekankan pentingnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang matang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Riau tahun 2025.

Dalam sambutannya yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Syafrizal menyampaikan bahwa RKPD Tahun 2026 akan menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2026–2031. Oleh karena itu, perencanaan yang disusun saat ini harus selaras dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Karena perencanaan (RKPD) tahun 2026 merupakan awal dari RPJMD, ini harus selaras dan sinkron. Sehingga kita bisa menentukan kemana arah pembangunan 2026-2029. Rencana ini juga bermanfaat untuk menentukan indikator kinerja dan standar monitor,” jelas Syafrizal.

Dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah pada Pilkada serentak tahun 2024, Kepala Daerah terpilih diharapkan dapat memanfaatkan sinkronisasi waktu pemerintahan pusat dan daerah untuk memperkuat efisiensi pelaksanaan program.

Selain menyoroti pentingnya kesinambungan perencanaan, Syafrizal juga menyampaikan evaluasi kondisi pembangunan di Provinsi Riau. Ia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau menunjukkan perlambatan dalam tiga tahun terakhir dan masih bergantung pada sektor-sektor primer seperti migas dan kelapa sawit.

“Laju pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2022 sebesar 4,55 persen, kemudian turun menjadi 4,21 persen pada tahun 2023, dan 3,52 persen pada tahun 2024. Hal ini karena sektor ekonomi Riau yang masih dominan pada sektor primer, yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global,” jelasnya. 

Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini, diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor lain seperti industri pengolahan dan jasa, serta peningkatan daya saing daerah perlu menjadi prioritas.

“Strategi harus dibuat agar tidak lagi bergantung pada sektor migas dan sawit, tapi dapat beralih ke sektor-sektor yang lain lewat diversifikasi sektor unggulan,” kata Syafrizal.

Dirjen Adwil Kemendagri itu juga turut menyoroti perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Untuk itu, ia mendorong Gubernur Riau agar mengembangkan sekolah vokasi sebagai salah satu solusi dalam menciptakan lapangan kerja formal, meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah, dan menjawab kebutuhan industri lokal.

“Doronglah pendidikan vokasi ini menjadi pendidikan yang dapat melahirkan anak-anak dengan usia muda dengan keterampilan yang bisa menopang hidupnya,” imbuh Syafrizal.

Lebih lanjut, Syafrizal turut mengapresiasi capaian Provinsi Riau dalam menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 3,7 persen, serta prevalensi stunting yang telah menurun hingga 13,6 persen, lebih baik dari rata-rata nasional.

“Dari sektor ketenagakerjaan ini bagus sekali, karena Riau menempati peringkat ke dua terendah dari sembilan provinsi lain di Sumatera. Jadi kita tentu harus memanfaatkan segala peluang untuk menaikkan atau menjaga tren pengangguran ini terus turun lewat berbagai program,” tutupnya.