PEKANBARU – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan bahwa penetapan status siaga atau darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, keputusan tersebut sangat bergantung pada data dan informasi prediktif dari BMKG yang kini mengandalkan teknologi big data dan pemantauan satelit.

Hal itu disampaikan Dwikorita dalam konferensi pers usai Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Selasa (29/4/2025).

“BMKG melakukan analisis berdasarkan data historis hotspot dan curah hujan enam bulan ke belakang, lalu dipadukan dengan prediksi cuaca enam bulan ke depan. Dari situ bisa diketahui bulan apa, daerah mana yang berpotensi tinggi mengalami karhutla,” jelas Dwikorita.

Ia mencontohkan, beberapa bulan lalu BMKG sudah memprediksi bahwa Provinsi Riau akan memasuki periode rawan karhutla mulai Mei. Informasi tersebut kemudian disampaikan ke BNPB dan diteruskan ke gubernur agar bisa segera dilakukan mitigasi, seperti operasi modifikasi cuaca.

Lebih lanjut, Dwikorita menjelaskan bahwa selain analisis bulanan, BMKG juga memperbarui data mingguan dengan resolusi yang lebih tinggi. Prediksi mingguan ini mencakup arah dan kecepatan angin, kelembapan, serta suhu udara dengan akurasi hingga 90 persen.

“Data ini terus berjalan, bahkan saat kami tidur, mesin-mesin kami tetap bekerja dan berkoordinasi antardata. Informasi ini juga langsung dikirim ke BNPB dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Terkait potensi transboundary haze atau kabut asap lintas negara, BMKG memanfaatkan pemantauan satelit yang mampu mendeteksi potensi asap setiap jam. Menurut Dwikorita, hal ini menjadi keunggulan dibandingkan sistem pemantauan negara tetangga yang hanya memiliki resolusi waktu 24 jam.

“Kalau asap hanya melintas satu atau dua jam, bisa langsung terdeteksi oleh sistem kita. Tapi di negara tetangga yang mendeteksi tiap 24 jam, bisa dianggap asap melintas seharian. Ini jadi potensi kendala dalam persepsi,” ungkapnya.

Dengan sistem prediktif berbasis data dan satelit yang terus diperbarui, BMKG memastikan dukungannya terhadap kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman karhutla di tahun ini semakin kuat dan terintegrasi lintas lembaga.