JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Nunung Nuryartono mengatakan bahwa kemiskinan ekstrem di Indonesia pada September 2024 sebesar 1,13 persen atau sekitar 3,17 juta jiwa dan harus mendekati 0 persen pada tahun 2026 ini. 

Nunung Nuryartono mengungkapkan, target pengentasan kemiskinan ekstrem ini diamanahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Maka kata dia, hadirnya sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto termasuk strategi utama penghapusan kemiskinan ekstrem, yang berfokus pada investasi sumber daya manusia dan akses pendidikan dasar bagi keluarga miskin ekstrem. 

"Gubernur, bupati, walikota memegang peran kunci dalam menjalankan Inpres ini terutama dalam memastikan program tepat sasaran dan terintegrasi," katanya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (21/4/25). 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM ini menerangkan, berdasarkan data yang ada penduduk miskin ekstrem terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan mayoritas penduduk miskin ekstrem tidak sekolah atau hanya tamat SD.

Dia menambahkan, provinsi dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi terkonsentrasi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

"Di Jawa Barat berjumlah 906 ribu orang, di Jawa Tengah 792 ribu orang, sedangkan di Jawa Timur 395 ribu orang berdasarkan sebaran data kemiskinan ekstrem tahun 2024," ujarnya. 

Nunung Nuryartono melanjutkan, pokok-pokok amanat Inpres 8 tahun 2025 ditunjukkan kepada 34 menteri, 11 kepala lembaga dan seluruh gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesiax yang dikoordinasikankan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat. 

Dia melanjutkan, pelaksanaan Inpres tersebut secara tepat sasaran melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. 

Kemudian pelaksanaan nya melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Inpres nomor 4 tahun 2025, termasuk sekolah rakyat menjadi salah satu bagian dari strategi kebijakan. 

"Masa berlaku Inpres 8 Tahun 2025 ini sejak 27 Maret 2025 hingga 31 Desember 2029. Program sekolah rakyat termasuk dari strategi pengurangan beban masyarakat dalam Inpres nomor 8 tahun 2025," ujarnya. 

Terakhir, Nunung Nuryartono menyampaikan gubernur bupati dan walikota diperintahkan menyusun program dan anggaran dalam RKPD dan APBD, melakukan koordinasi serta mendukung pelaksanaan sekolah rakyat.

"Kunci utama keberhasilan program ini meliputi perbaikan pensasaran, konvergensi program lintas sektor dan anggaran, serta peningkatan kualitas pelaksanaan melalui evaluasi berkala," tutupnya.