PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution membuka kegiatan rapat koordinasi pengawasan daerah (Rakorwasda) Provinsi Riau Tahun 2021, dengan tema penguatan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa melalui Siswaskeudes di Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Inspektorat Riau di Grand Central Hotel Pekanbaru, Selasa (14/12/21).

Wagubri mengungkapkan, pemerintah desa kini memiliki kewenangan lebih untuk membangun sesuai dengan kebutuhan nya masing-masing. Dengan demikian menurutnya, tentu dibutuhkan pengawalan yang lebih intens terhadap pengelolaan keuangan desa itu sendiri.

"Ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas penggunaan keuangan negara yang ada di desa," ucapnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, sesuai dengan arahan Presiden RI bahwa pembangunan pedesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional. Maka dari itu, pembangunan desa ini menjadi prioritas pemerintah sebagaimana tertuang di dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Ia menjelaskan, desa diberi keleluasaan untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan secara sendiri pembangunan di daerahnya masing-masing.

Untuk itu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat kementerian dan lembaga, dan juga inspektorat daerah, baik yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten/kota tentunya harus dapat saling bersinergi dengan mengutamakan pencegahan sebelum adanya penindakan.

"Kita harus sama-sama saling bersinergi dalam membangun desa," ujarnya. 

Siswaskeudes ini merupakan sebuah aplikasi pengawasan atas pengelolaan keuangan desa bagi APIP. Siswaskeudes ini mempermudah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. 

Bahkan untuk pemerintah desa, Siswaskeudes juga bermanfaat untuk menginput pengelolaan anggaran desa secara digital. Dengan demikian, ia mengharap aplikasi ini dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan desa.

"Siswaskeudes ini bertujuan untuk membantu APIP dalam mengoptimalkan peran pengawasan keuangan desa yang efektif dan efisien," pungkasnya.