PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Riau, Bony Rachmat menghadiri secara virtual pertemuan asistensi membahas penganggaran Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja (Jamsostek) dari APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Riau, Senin (14/4/2025).

Asistensi ini dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memonitor dan mengevaluasi proses realisasi penganggaran yang terkait dengan perlindungan program jaminan kesehatan tenaga kerja.

Selain itu, asistensi ini juga mempunyai maksud untuk memperkuat realisasi UCJ atau Universal Coverage Jamsostek. UCJ sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. UCJ merupakan konsep di mana semua pekerja di Indonesia, termasuk pekerja di sektor informal, mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Deputi Bidang Kepesertaan Korporoasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Novriansyah menjelaskan, UCJ membutuhkan komitmen dan dukungan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu karena UCJ merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

"UCJ bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja, mengurangi dan mencegah kemiskinan, serta keberlanjutan pendidikan anak bangsa," terangnya.

Hendra sampaikan, program strategis ini menargetkan angka 99,5 persen terlaksana pada tahun 2045 mendatang. Tentunya bersamaan dengan visi Indonesia Emas.

"Targetnya di angka 99,5 persen, pada tahun 2024 kita masih di angka 40-an persen," ujarnya.

Hendra juga sampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah yang telah mendukung program UCJ melalui kebijakan, regulasi, dan penganggaran. Khususnya bagi para pekerja non-ASN (Aparatur Sipil Negara), pemerintahan desa, masyarakat yang dipekerjakan atau diberdayakan dalam dukungan pemerintah daerah dan pekerja rentan.

Sementara itu Kepala Disnakertrans Riau, Boby Rachmat mengatakan, pihak nya akan mengkomunikasikankepada seluruh jajaran yang berkepentingan untuk memastikan anggaran yang  dialokasikan. Untuk keberlangsungan UCJ ke depannya, ia menunggu arahan pemerintah pusat untuk data yang diperlukan dari Riau.

"Untuk saat ini, Jamsostek di Riau berjalan baik dan lancar," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, Hengky Rhosidien. Pihaknya akan melaksanakan monitor dan koordinasi dengan Pemprov seluruh jajarannya. Tentunya termasuk penganggaran dana, baik dari APBD maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

"Jadi seluruh Kabupaten dan Kota bisa berkontribusi dengan program UCJ," ucapnya.