
Plt Karo Perekonomian Setdaprov Riau Harap Pemerintah Kabupaten/Kota Berikan Subsidi Pada Operasi Pasar HBKN 2025
PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro (Karo) Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Firdaus berharap Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan subsidi pada kegiatan operasi pasar (OP) Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa - Idulfitri tahun 2025 mendatang.
Hal tersebut disampaikannya pada rapat persiapan OP HBKN Puasa - Idulfitri tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Perekonomian Gedung Menara Lancang Kuning, Kamis (27/2/2025).
“Seperti yang kita tahu, biasanya pada HBKN harga barang akan naik karena kebutuhan masyarakat juga tinggi. Untuk itu Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan bisa memberikan subsidi. Tentu kita akan mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga harga yang didapat masyarakat nantinya bisa lebih stabil,” terang Firdaus.
Firdaus menjelaskan, berdasarkan surat edaran dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) nomor 186/TS.02.01/B/02/2025 tentang OP Jelang HBKN Puasa - Idulfitri tahun 2025. Terdapat lima komoditi yang wajib ada pada kegiatan tersebut nantinya, yaitu beras, minyak, gula, daging kerbau beku, dan bawang putih.
Kendati demikian, Plt Karo Perekonomian memandang perlu untuk menambahkan komoditi lain seperti cabai, ayam, telur, dan mentega dalam operasi pasar murah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya. Sebab menurutnya, menjelang Idulfitri permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tersebut meningkat untuk keperluan membuat kue dan hidangan khas Lebaran, sehingga ketersediaannya dengan harga terjangkau dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.
“Mungkin Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dinas terkait bisa mendukung komoditi-komoditi tambahan ini,” katanya.
Selain itu Plt Karo Perekonomian juga menekankan agar sebelum pelaksanaannya nanti, perlu untuk memastikan kuantitas setiap komoditas yang akan dijual. Hal ini agar ketersediaan barang seimbang dengan permintaan masyarakat dan dapat terpenuhi secara optimal.
“Jumlah penduduk serta letak geografis daerah juga harus kita pertimbangkan dalam operasi pasar yang akan kita lakukan nantinya,” tutup Firdaus.
(Mediacenter Riau/wjh)